Wakil Ketua MPR minta pemerintah pusat dan daerah koordinasi bansos

Wakil Ketua MPR minta pemerintah pusat dan daerah koordinasi bansos

Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat. (Istimewa)

Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW, sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bagi masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19.

"Dua pekan lagi sudah Lebaran. Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran," kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Lestari juga meminta sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh, agar penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Baca juga: Lestari minta pemerintah kendalikan pandemi sebelum pelonggaran

Menurut dia kepastian penerimaan bantuan menjadi penting agar masyarakat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah COVID-19 ini.

Dirinya mengakui, dalam proses penyaluran bansos, masih terjadi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan pada penyaluran bantuan tahap sebelumnya adalah data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW, sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan," ucap legislator asal Partai NasDem itu.

Pada konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta Jumat (1/5), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui pada tahap pertama penyaluran bansos di wilayahnya, tercatat 1,6 persen di antaranya salah sasaran.

Baca juga: MPR: Penuhi hak pendidikan rakyat selama pandemi COVID-19

Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menurut dia, secara umum persoalan yang dihadapi sama, yakni karena ketidakakuratan data penerima bantuan.

"Saat ini di sejumlah daerah itu sedang berupaya memperbaiki data agar penyaluran bantuan tepat sasaran," ucap Lestari.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya memperbaiki data penerima bantuan merupakan langkah yang sangat penting.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta Pemerintah mewaspadai lonjakan pengangguran

Dia mengatakan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merupakan hal yang sensitif, sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan.

Pada kesempatan itu, Lestari juga mengajak masyarakat, komunitas, maupun perusahaan untuk turut peduli membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Dengan semangat gotong royong kita bahu membahu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saudara-saudara kita yang kurang mampu," kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar