Menaker: Edaran THR hasil dialog bersama pengusaha dan pekerja

Menaker: Edaran THR hasil dialog bersama pengusaha dan pekerja

Tangkapan layar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi video di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (12/5/2020). ANTARA/Prisca Triferna/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Surat Edaran terkait tunjangan hari raya (THR) di masa pandemi adalah hasil dari diskusi dengan pihak pengusaha dan serikat pekerja.

"Sebelum kami mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan teman-teman pengusaha dari berbagai sektor juga dialog dengan teman-teman serikat pekerja atau buruh," kata Menaker Ida dalam konferensi video soal surat edaran (SE) tentang THR di tengah pandemi yang dilakukan di Jakarta, Selasa.

Surat Edaran itu, tegas dia, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional.

Baca juga: Menaker ingatkan pengusaha untuk bayarkan THR tepat waktu

Sebelumnya, Menaker meneken SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

Tapi, mengingat kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19 maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan terkait pembayaran THR dengan berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Beberapa opsi kesepakatan antara lain pembayaran bertahap jika perusahaan tidak bisa membayar secara penuh THR dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan undang-undang.

Baca juga: Industri makanan disarankan bayar THR sesuai surat edaran Menaker

Opsi lain adalah penundaan pembayaran jika perusahaan tidak bisa sama sekali membayar THR sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama pengusaha dan pekerja yang harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

SE itu tidak melepaskan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR kepada para pekerja dan Menaker menegaskan dalam edaran yang ditujukan kepada gubernur seluruh provinsi itu adalah memastikan perusahaan membayar THR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan yang terlambat membayar dapat dikenai denda lima persen yang akan dikelola untuk kesejahteraan buruh dan pekerja.

"Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR Keagamaan dan denda kepada pekerja," tegas Menaker.

Baca juga: Anggota DPR: THR pekerja harus dibayar
Baca juga: Kemnaker minta gubernur pastikan perusahaan bayar THR karyawan
Baca juga: Pelaku industri kimia dan plastik akan bayar THR di tengah pandemi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK OTT Pejabat Kemendikbud dan UNJ tekait dugaan minta THR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar