"Secara internal kami sudah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19, khususnya untuk menangani tingkat kepulangan PMI," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Sukmo Yuwono melalui sambungan telepon dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kepala BP2MI: Kasus ABK WNI jadi momentum benahi tata kelola
Baca juga: Temui ABK WNI, Kepala BP2MI janji negara akan hadir melindungi
Ia mengatakan untuk mengawal kepulangan puluhan ribu PMI sekitar Mei hingga Juni, BP2MI menyiapkan sejumlah upaya sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan dengan mengerahkan 150 staf di 23 unit pelayanan terpadu (UPT) yang bertugas di pelabuhan dan bandara.
"Terutama apabila ada PMI yang setelah rapid test, ada yang reaktif. Tentunya kita akan langsung kirim misalnya ke Wisma Atlet untuk diisolasi," katanya.
Kemudian, BP2MI juga memfasilitasi shelter dan memanfaatkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dari Kementerian Sosial (Kemensos), baik untuk karantina ataupun bagi PMI yang membutuhkan waktu lebih lama karena jadwal perjalanan pulang ke daerah asalnya harus diatur terlebih dahulu.
Baca juga: BP2MI antisipasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia jelang Idul Fitri
Lebih lanjut, katanya, BP2MI juga bekerja sama dengan layanan bus untuk membantu mengatur atau menyediakan transportasi bagi PMI yang akan kembali ke daerah asal mereka.
"Kita juga memberikan surat jalan bagi para PMI, sehingga mereka bisa segera sampai ke kampung halaman," katanya.
Sementara itu, untuk mekanisme protokol kesehatannya, para PMI yang tiba di embarkasi akan langsung diwajibkan untuk menjalani rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan masing-masing PMI.
Kemudian, para PMI juga akan diminta untuk mengisi biodata dan riwayat kesehatan mereka.
"Kalau hasil (pemeriksaannya) menunjukkan reaktif ataupun positif, maka akan langsung ditangani dengan protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Pemerintah prediksi 34.300 pekerja migran kembali ke Indonesia
Baca juga: BP2MI koordinasi pemenuhan hak pekerja migran asal Lamandau meninggal
"Jadi (pertama-tama) dilakukan rapid test, sebelum imigrasi. Terus nanti kerja sama dengan KKP atur karantina kesehatan. Yang negatif langsung kita arrange dengan transportasi lokal, dia mau ke mana, mau jalur udara atau darat. Nah, di situ kita kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan memberikan surat jalan," katanya.
Sebelumnya, Pesiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah mengantisipasi kepulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia dari luar negeri selama Mei hingga Juni 2020.
"Berkaitan kepulangan pekerja migran Indonesia, saya menerima laporan bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir," katanya di Istana Merdeka, Jakarta.
Pewarta: Katriana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
