MK bahas uji materi Perppu COVID-19 secepatnya

MK bahas uji materi Perppu COVID-19 secepatnya

Suasana sidang pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). Sidang perdana yang memeriksa tiga permohonan antara lain dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, 24 perorangan WNI dari berbagai latar belakang profesi termasuk Amien Rais dan Din Syamsuddin serta aktivis Damai Hari Lubis tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi secepatnya membahas permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19 dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Dalam sidang uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan RPH diagendakan setelah sidang tersebut berakhir.

Baca juga: Nasib uji materi Perppu No 1/2020 dipertanyakan

"Tugas panel tinggal melaporkan ke RPH dalam waktu secepatnya, bahkan hari ini panitera sudah mengagendakan laporan ke RPH dan apa yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim nanti akan disampaikan oleh bagian kepaniteraan," ujar Aswanto.

Adapun Sidang Paripurna DPR menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19 menjadi undang-undang (UU).

Baca juga: Uji materi Perppu 1/2020 diprioritaskan lantaran masa berlaku terbatas

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu tanda persetujuan Perppu Nomor 1 tahun 2020 untuk disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna ke-15 DPR RI di Jakarta, Selasa (12/5).

Sebelumnya, dalam rapat di Badan Anggaran DPR RI, mayoritas fraksi menyetujui Perppu COVID-19 itu menjadi UU dan hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Perppu itu ditetapkan menjadi UU.

Baca juga: Din Syamsuddin dkk klaim COVID-19 tak termasuk kegentingan memaksa

Dengan disahkannya Perppu COVID-19 dalam rapat paripurna menjadi UU, terdapat panduan pemerintahan dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Namun, Pasal 27 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dipersoalkan sejumlah pemohon yang mengajukan uji materi karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pemerintah.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

MK: Perkara terkait Perppu COVID-19 mendesak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar