Kementerian PUPR dorong Padat Karya Tunai di Kalteng

Kementerian PUPR dorong Padat Karya Tunai di Kalteng

Program Padat Karya Tunai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kalimantan Tengah. (Tim Komunikasi Publik SNVT Perumahan Prov Kalteng/Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong dan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Juni Dwi Astono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan, meski saat ini Indonesia sedang dilanda Pandemi COVID-19, namun pelaksanaan kegiatan masih terus berlanjut dengan tetap memperhatikan dan mentaati petunjuk teknis dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

"Tahun ini jumlah penerima BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.500 unit," kata Juni Dwi Astono.

Baca juga: Tanggulangi PHK, Kemenhub siapkan program padat karya Rp5,9 triliun

Ia menerangkan, sesuai Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I, jumlah penerima bantuan BSPS tersebut tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Timur (350 unit), Kabupaten Barito Selatan (400 unit), Kabupaten Pulang Pisau (350 unit) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (400 unit).

Pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Kalteng bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian yang dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan.

"Hal tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan guna memenuhi standar kesehatan penghuni seperti pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang," katanya.

Adapun kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) BSPS bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada dalam ruang lingkup desa/kelurahan yang menerima bantuan, terutama di tengah pandemi.

Dalam pelaksanaan BSPS dengan Skema Padat Karya Tunai (PKT), masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan namun masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, dapat berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan kontruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan.

Baca juga: PUPR: Perubahan proyek ke padat karya serap 78 ribu tenaga kerja

Sebelumnya, Kementerian PUPR memperluas cakupan layanan Program Padat Karya Tunai (PKT) guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perubahan pola kegiatan reguler menjadi padat karya ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran akibat dampak COVID-19 dengan menambah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan alat berat.

"Terdapat 2.865 lokasi dengan hitungan akan menambah lapangan kerja sebanyak 78.664 tenaga kerja," kata Menteri Basuki.

Terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur senilai Rp 655,17 miliar yang pelaksanaannya diubah dengan metode padat karya selama durasi kerja 30-100 hari.

Kegiatan tersebut di antaranya di Bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi seperti D.I Rentang dan D.I Slinga, pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai, peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.

Kemudian bidang Bina Marga seperti preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Proyek banyak tertunda, Kementerian PUPR godok protokol jasa konstruksi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar