Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan (RTK) M Kahfi Siregar dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan survei dengan 1.200 responden acak itu mendapatkan hasil sebesar 52,2 persen menilai pilkada perlu ditunda kembali waktunya dari 9 Desember 2020.
"Kemudian, 29,5 persen yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 19,3 persen," kata dia.
Baca juga: KPU rencanakan tahapan pilkada bergulir 6 Juni 2020
Baca juga: Pemerintah terbitkan Perppu penundaan pilkada
Baca juga: Komisioner KPU beri gambaran tahapan Pilkada di era pandemi COVID-19
Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden khawatir dengan pilkada yang tetap digelar dalam situasi pandemi.
Dari 1.200 responden yang disurvei, 98,9 persen menyebut mengetahui soal COVID-19 dan hampir semua menganggap bahwa COVID-19 berbahaya atau sangat berbahaya yakni 94,8 persen.
Sedangkan yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali hanya 4,1 persen. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup sadar bahwa COVID-19 merupakan ancaman yang berbahaya.
Sementara itu, menindaklanjuti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum merencanakan tahapan yang tertunda dimulai kembali pada 6 Juni.
"Jadwalnya kalau semula kita rancang 30 Mei itu sudah dimulai, tetapi karena kemarin Perppunya juga agak mundur, terus kita agak mundurkan jadi 6 Juni, mohon bisa diberikan pandangan-pandangannya," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
