“Saya harap inovasi terbaik bisa menggerakkan dan mengorganisir daerah agar terangsang melahirkan inovasi,” ujar Menteri Tjahjo dalam rapat virtual Penyampaian Laporan Kemajuan KIPP Tahun 2020 dari Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen di Jakarta pada Rabu (20/5).
Ia mengatakan, beberapa waktu yang lalu, Kemenpan-RB mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan.
Beberapa catatan dari rapat tersebut, di antaranya adalah Kementerian Keuangan tetap melanjutkan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk klaster inovasi pelayanan publik 2021.
Kemudian, pemenang top inovasi diharapkan tidak didominasi oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sudah sering memperoleh penghargaan Top Inovasi.
Tjahjo berharap KIPP tahun ini bisa mendorong motivasi Pemda lain sehingga muncul sebagai penerima penghargaan Top Inovasi.
Pemberian DID kepada Pemda didasarkan pada perhitungan jumlah inovasi yang berpartisipasi dari Pemda. Mulai dari jumlah inovasi yang lolos seleksi administrasi, masuk Top 99 Inovasi, dan menjadi Top 45 Inovasi. Besaran DID tahun 2019, berkisar antara Rp7 miliar hingga Rp13 miliar per pemerintah daerah.
Sebagai informasi, tahun ini KIPP digelar dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok umum yang diperuntukkan bagi inovasi yang baru mengikuti kompetisi pertama kali, belum pernah menerima Top 99 selama dua kali, dan bukan termasuk Top Terpuji.
Sedangkan kelompok kedua adalah replikasi, yaitu inovasi adaptasi atau modifikasi dari Top 99 periode 2014-2018, dan belum pernah mendapat penghargaan KIPP sebelumnya. Ketiga, kelompok khusus, yaitu inovasi Top Terpuji selama KIPP periode 2014-2018.
Baca juga: Tjahjo: Indonesia butuh pemimpin siap segala situasi
Pengajuan proposal inovasi untuk ajang tahunan itu telah ditutup pada 10 Mei lalu. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa melaporkan ada 3.059 proposal yang masuk dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovaik).
Diah mengungkapkan tahun ini jumlah proposal yang terekam Sinovaik memang mengalami sedikit penurunan. Pada 2019, ada 3.156 proposal, sementara tahun ini terkumpul sebanyak 3.059.
“Hal itu dapat dimaklumi, dalam masa pandemi COVID-19, konsentrasi instansi pemerintah terbagi dan mobilitas terbatas,” ujar Diah.
Namun, jumlah inovasi yang dikirimkan kepada admin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengalami peningkatan, dari 1.872 proposal pada 2019, menjadi 2.307 proposal, atau meningkat sekitar 23 persen.
Menteri Tjahjo menyambut baik kompetisi yang telah terselenggara sejak 2014 itu. Menurut dia, ajang itu telah memberi kontribusi signifikan untuk akselerasi kualitas pelayanan publik.
Inovasi pada bidang pelayanan publik tentu menjadi salah satu bagian reformasi birokrasi. Menurut Tjahjo, mempercepat perizinan dan reformasi birokrasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Selamat datang birokrasi digital
Baca juga: Menpan-RB perpanjang lagi masa kerja dari rumah ASN hingga akhir Mei
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Revolusi mental aparatur negara keharusan pembangunan
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
