Pengamat: Hindari informasi simpang siur tentang PSBB

Pengamat: Hindari informasi simpang siur tentang PSBB

Petugas kepolisian menertibkan penjual takjil dan makanan buka puasa di pinggir jalan depan sebuah hotel pada saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Senin (18/5/2020).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu mendorong agar pemerintah menghindari terjadinya informasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang simpang siur karena dapat memicu ketidakpastian masyarakat.

Tom kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan sejauh ini terjadi perbedaan pendapat dari unsur pemerintah di kementerian dan lembaga sehingga masyarakat cenderung bingung.

Hal itu, kata dia, diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan besar.

Menurut dia, bukan tidak mungkin dengan kondisi tersebut dapat menjadi catatan buruk bagi pemerintah. Dengan begitu, sebaiknya pemerintah segera mengoreksi untuk memperbaiki diri pada hal-hal yang kurang.

Baca juga: "Reproduction number" jadi indikator keberhasilan penanganan COVID-19

Baca juga: IDEAS nilai pelonggaran PSBB langkah mundur penanganan COVID-19


"Semoga Bapak Presiden Joko Widodo dapat memaknai situasi ini sebagai introspeksi diri buat seluruh bangsa Indonesia," kata dia.

Tom juga menyebut ada prestasi baik di tengah pandemi COVID-19 seperti Jamu Pancasila sebagai ramuan herbal milik Jenderal Dr Suradi yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Obat herbal tersebut, kata dia, harus didukung oleh pemangku kepentingan agar dapat bertumbuh menjadi produk bangsa.

"Jamu herbal tersebut sudah diuji coba seperti yang disampaikan Tim Riset Herbal COVID-19, demikian juga di Pulau Galang dan hasilnya sangat memuaskan menurut para medis yang ada di Pulau Galang," katanya.

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah memberi kesempatan Jamu Pancasila itu membuktikan khasiatnya seiring kebutuhan munculnya penyembuh COVID-19.

"Saya hanya sedikit heran kenapa pemerintah yang mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional, tetapi penanganannya begitu rendah? Kenapa misalnya Pak Jokowi sebagai Presiden tidak mencoba memanggil Dr Suradi untuk membuktikan Jamu Pancasilanya itu?," katanya.*

Baca juga: Ekonom: Kelonggaran bekerja 45 tahun ke bawah harus berbasis keilmuan

Baca juga: Jubir Pemerintah: PSBB senjata untuk kendalikan laju COVID-19

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Angka kesembuhan naik, rumah sakit dan masyarakat dinilai kian tanggap

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar