Pemprov Papua segera bayarkan tunjangan guru sebesar Rp177,4 miliar

Pemprov Papua segera bayarkan tunjangan guru sebesar Rp177,4 miliar

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait (ANTARA News Papua/HO-Dokumentasi DPPAD Papua)

Total Rp177,4 miliar ini akan diterima 4.737 guru di Papua setelah semua persyaratan dari dinas selesai diproses
Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua segera membayarkan tunjangan guru di Bumi Cenderawasih itu sebesar Rp177,4 miliar.

Kepala DPPAD Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis, mengatakan total Rp177,4 miliar tersebut terdiri dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru sebesar Rp77,4 miliar.

Baca juga: Tingkat kesejahteraan guru di pedalaman Papua masih rendah

Selain itu Uang Lauk Pauk (ULP) Rp14,8 miliar, Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp20 miliar, tunjangan sertifikasi guru Rp38,1 miliar dan honor guru kontrak sebesar Rp27 miliar.

"Total Rp177,4 miliar ini akan diterima oleh 4.737 guru di Provinsi Papua setelah semua persyaratan dari dinas selesai diproses," katanya.

Baca juga: Guru nonsertifikasi di Sorong Selatan diperbolehkan ikut tes CPNS

Menurut Christian, ada dana dari pusat dan dari Provinsi Papua namun dipastikan semua persyaratan dari dinas sudah selesai sehingga tinggal menunggu dari keuangan serta bank untuk mengirimkan ke setiap rekening guru di Bumi Cenderawasih.

"Sedangkan untuk TPP guru, sudah 12 kabupaten yang dikirimkan, sehingga kabupaten lain akan segera dicairkan bersama dengan dana lainnya yang merupakan hak guru," ujarnya.

Baca juga: Akademisi: Kampus merdeka sesuai pendidikan ala Papua

Dia menjelaskan, pihaknya akan memastikan bahwa proses administrasi di dinas pendidikan segera diselesaikan, sehingga guru di seluruh Papua diminta bersabar karena dalam waktu dekat dipastikan masuk ke rekening masing-masing.

"Kami berharap guru-guru di seluruh Papua tidak boleh patah semangat dalam mendidik anak-anak Bumi Cenderawasih dalam situasi kini, yakni di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia," katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan untuk sistem pendidikan ke depan, pihaknya tengah mempersiapkan sebuah skema di Papua di mana salah satunya sekolah diperbolehkan menjalankan aktivitas belajar mengajar jika ada izin atau penetapan pemerintah daerah yang wilayahnya bebas dari pandemi.

Baca juga: Pelajar di perbatasan RI-PNG mendapat bantuan buku tulis prajurit TNI

 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar