Jangan sampai terjadi jika petani dan nelayan tidak masuk dalam database Kementerian SosialJakarta (ANTARA) - Konsolidasi data yang akurat dan tepat guna antara berbagai kementerian merupakan hal yang penting dan pokok dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan aspek ketahanan pangan terutama dalam masa pandemi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mencontohkan bahwa antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Desa ternyata semuanya memiliki data penerima program jaring pengaman sosial.
"Jangan sampai terjadi jika petani dan nelayan tidak masuk dalam database Kementerian Sosial," kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Untuk itu, ujar dia, konsolidasi data antarkementerian harus segera dilakukan, apalagi realisasi bansos sampai dengan Maret 2020 tumbuh 27,6 persen.
Ia juga menginginkan agar prioritas anggaran pada saat ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan, misalnya dengan membantu petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan kinerja produksinya pada masa pandemi.
"Sektor pangan ini adalah kebutuhan primer seluruh masyarakat dan menyangkut urusan stabilitas nasional pada masa pandemik yang sulit diprediksi kapan akan berakhirnya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk terus mengoptimalkan produksi budidaya laut yang kerap menjadi komoditas ekspor seperti kakap putih, bawal bintang, dan udang vaname, serta rumput laut, pada masa pandemi ini.
Menurut Edhy Prabowo, meski dalam suasana pandemi COVID-19, proses produksi tetap harus produktif yakni dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik.
Menteri Edhy juga meyakini bahwa industri pangan, terutama ikan tidak akan lesu, bahkan FAO mengatakan bahwa sektor industri secara keseluruhan memang turun 25 persen, tapi industri makanan justru diprediksi naik 25 persen.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan berbagai negara menghindari kebijakan proteksionisme yang dapat menghambat aktivitas perekonomian global, termasuk pencapaian ketahanan pangan, di tengah pandemi COVID-19.
"Pandemi COVID-19 sudah menelan banyak korban, menciptakan disrupsi pada perekonomian dunia, mengancam ketahanan pangan global, menurunkan arus investasi dan juga menurunkan tingkat konsumsi karena melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, upaya untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan membuka perdagangan perlu ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi ini," kata Felippa.
Menurut dia, negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, perlu berkomitmen serius untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan antar negara bisa tetap berjalan.
Hal itu, ujar dia, sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang-barang penting, seperti komoditas pangan, obat-obatan serta peralatan medis.
"Kebijakan proteksionisme mengganggu kelancaran rantai pasok dan menghambat ketersediaan pasokan di pasar yang akan berujung pada kelangkaan," jelasnya.
Ia berpendapat bahwa salah satu yang bisa dilakukan untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan tetap berjalan adalah dengan mengeliminasi hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan nontarif.
Baca juga: FAO: Integrasi data pertanian fondasi menuju ketahanan pangan
Baca juga: Dikritik DPR soal defisit, Mentan tegaskan satu data dengan Presiden
Baca juga: BPS dukung pelaksanaan APCAS untuk perbaikan data statistik pertanian
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
