Jakarta (ANTARA News) - Tim terpadu akan segera melaporkan secara lengkap hasil pemeriksaan lapangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, terkait isu penjualan tiga pulau di daerah itu yang ditawarkan melalui sebuah laman Internet.

Sekarang tim terpadu tengah mengecek di lapangan, termasuk ijin usaha pariwisata yang dikembangkan di kepulauan itu. Laporan lengkap nanti akan disusun segera dan diserahkan kepada pemerintah, kata Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang di Jakarta Jumat.

"Penugasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secepatnya (dilaporkan). Awal minggu depan tim sudah kembali dan melaporkan hasilnya pada Mendagri, Menko Polhukam, dan pimpinan terkait lainnya," katanya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Saut sejauh ini, laporan sementara yang disampaikan tidak ada penjualan pulau, melainkan pengembangan resort yang bekerjasama dengan swasta asing.

"Tim sudah bertemu dengan unsur pemerintah provinsi dan telah menyampaikan laporan awal bahwa yang dikembangkan disanan adalah resort," katanya.

Lebih lanjut Saut mengatakan, tim terpadu akan mencari informasi lebih detil mengenai kerjasama pengelolaan resort di Pulau Mentawai dan memastikan apakah telah sesuai prosedur yang diatur atau tidak.

"Tidak ada ruang bagi peralihan kepemilikan teritori negara, hak milik dari teritori negara tidak bisa dialihkan pada pihak asing. Tentu kita pada waktu bersamaan tetap melakukan berbagai upaya guna mengamankan teritori dalam hal pulau-pulau di Indonesia," katanya.

Sementara itu, sebelumnya tiga pulau di Mentawai yakni, Pulau Mocarani, Siloinak, dan Kandui, dikabarkan ditawarkan untuk dijual melalui laman www.privateislandsonline.com yang berpusat di Kanada.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet telah menyatakan yang ditawarkan dalam laman itu bukanlah pulaunya, tetapi saham kepemilikan resort Siloinak dan Kandui yang berada di Pulau Siberut, serta resort Mocarani yang berada di Pulau Pagai Utara.

Menurut dia, resort yang sahamnya dimiliki oleh asing bekerjasama dengan swasta dalam negeri itu saat ini dalam keadaan terbengkalai.

Terkait dengan isu penjualan pulau ini, pemerintah telah menggelar rapat antar departemen pada Kamis malam (27/8).

(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009