Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobelBanyuwangi (ANTARA) - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur siap memasuki era normal baru terkait dengan pandemi virus corona jenis baru (COVID-19), kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti.
La Nyalla saat melakukan kunjungan kerja ke daerah di Banyuwangi, Selasa, mengatakan Pemkab Banyuwangi juga dinilai tanggap dan tepat dalam melakukan berbagai upaya meminimalisasi kisruh dan gejolak sosial akibat ketidaksinkronan data penerima bantuan sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain.
"Saya melihat, Banyuwangi ini sangat bagus. Dan pastinya untuk pelaksanaan skema 'new normal' (normal baru) sangat siap. Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi, termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini," ujarnya.
Kunjungan dia ke wilayah paling timur di Pulau Jawa itu, difokuskan dalam rangka pemantauan kondisi terkini akibat pandemi COVID-19, khususnya dampak yang ditimbulkan.
Pada kesempatan itu, La Nyalla mengunjungi kantor Pemkab Banyuwangi dengan dampingi Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Di kantor Pemkab Banyuwangi, ia melihat perkembangan informasi pelayanan pemerintah daerah setempat kepada masyarakat yang berbasis digital.
Seusai mendapat penjelasan dari Bupati Azwar Anas, La Nyalla meninjau dan melihat layar monitor mengenai layanan perizinan, layanan pengaduan masyarakat, hingga perkembangan desa dan proyek pembangunan desa.
Baca juga: Ketua DPD dengarkan keluh kesah nelayan Banyuwangi terdampak COVID-19
Bupati Azwar Anas mengatakan saat ini data penerima bantuan terdampak COVID-19 telah disajikan secara daring dan transparan yang bisa diakses oleh setiap warga.
Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik, seperti kantor desa, masjid, gereja, dan beberapa tempat lain yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan sehingga warga yang merasa belum mendapatkan bansos bisa melakukan komplain.
"Juga ada program 'smart kampung'. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak, hanya dengan memasukkan NIK. Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobel. Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah," ujarnya.
Hanya saja, katanya, upaya itu layaknya karet yang lentur. Komplain dari warga akan banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi.
"Seperti kemarin, pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos, tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, La Nyalla berharap Bupati Anas juga mampu memberikan solusi untuk persoalan pariwisata, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi era normal baru.
"Solusi juga diperlukan, utamanya bagi pondok pesantren, di mana lebih banyak proses belajar mengajarnya dilakukan secara komunal, sehingga penting dipikirkan tentang 'social distancing' dan 'physical distancing'-nya (jaga jarak)," katanya.
Baca juga: Ketua DPD sarankan kaji ulang Pilkada Desember 2020
Baca juga: Ketua DPD La Nyalla resmikan Rumah Tahfidz Center Kabupaten Malang
Baca juga: DPD: Lumbung Pangan Jatim bisa jadi contoh ketahanan pangan daerah
Pewarta: Masuki M. Astro/Novi Husdinariyanto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
