Peneliti UGM: Wacana "normal baru" masih terpusat di pemerintah

Peneliti UGM: Wacana "normal baru" masih terpusat di pemerintah

Ilustrasi - Seorang karyawan yang sedang bekerja dari rumah. ANTARA/Shutterstock/am.

Yogyakarta (ANTARA) - Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai wacana tentang tatanan normal baru masih didominasi oleh sumber atau aktor di lingkup pemerintahan.

"Wacana tentang 'new normal' masih sangat terpusat pada pemerintah," kata peneliti PolGov UGM Warih Aji Pamungkas melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Warih, kesimpulannya itu merupakan salah satu hasil yang terungkap dari penelitian yang dilakukan PolGov Departemen Politik dan Pemerintahan UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics.

Dalam penelitian itu, wacana tatanan normal baru dalam pemberitaan media daring di Indonesia dianalisis pada periode 1-30 Mei 2020. Total pemberitaan media daring yang dianalisis sebanyak 15.011 artikel yang didapat dengan pencarian berita yang mengandung kata "new normal", "normal baru", "kenormalan baru", "kewajaran baru", dan "kelaziman baru".

Warih menjelaskan dalam pemberitaan tentang tatanan normal baru selama periode penelitian itu, narasi dan aktor-aktor dari pemerintahan cukup dominan. Dalam pemberitaan, empat tokoh yang kerap disebut adalah Presiden RI Joko Widodo (3.334), Anis Baswedan (773), Erick Thohir (605), Ridwan Kamil (502). Sedangkan tiga Instansi yang secara signifikan sering disebut adalah WHO (889) UI (273) dan Bank Indonesia (209).

Temuan itu, menurut dia, tidak mengherankan karena pada fase ini pemerintah sedang mendorong agar kebijakan tatanan normal baru bisa mendapatkan penerimaan publik secara luas. Meski begitu, ternyata wacana alternatif juga mulai muncul yang ditunjukkan dengan pemberitaan dengan perspektif non-pemerintah yang dibawa oleh akademisi dari UI.

Temuan lainnya, lanjut dia, menunjukkan bahwa wacana normal baru memberi penegasan bahwa COVID-19 bukan sekadar persoalan kesehatan namun juga menyentuh permasalahan pemerintahan, ketertiban umum, dan ekonomi.

Baca juga: Ridwan Kamil terbitkan Pergub menuju normal baru

Menurut Warih, ada dua isu yang berhubungan dengan normal baru. Pertama, isu yang dikaitkan dengan pemerintahan dan ketertiban, kedua, isu yang dikaitkan dengan ekonomi.

Lebih lanjut ia menyampaikan dari analisis pemberitaan terlihat bahwa pemerintah memberi penekanan dan prioritas yang relatif lebih kuat pada aspek sosial dan ekonomi dalam tatanan normal baru dibandingkan aspek kesehatan dan hukum.

"Ini ditunjukkan dengan tren konsep pemberitaan tentang 'new normal' di periode 1 sampai 30 Mei 2020 yang didominasi aspek sosial, pariwisata, dan ekonomi," kata dia.

Melalui analisis wacana itu, menurut dia, dapat diketahui adanya kecenderungan bahwa pemerintah sedang memperkuat pendekatan keamanan dalam isu publik.

"Kondisi ini ditunjukkan dengan analisis pemberitaan dalam periode 1-30 Mei 2020 yang menggambarkan kuatnya pilihan pemerintah untuk menggerakkan lagi roda perekonomian dan penanganan pandemi dengan pendisiplinan yang didukung Polri dan TNI," kata dia.

Baca juga: Pemprov Jateng dan ulama bahas tatanan ibadah normal baru

Baca juga: Depok sosialisasikan protokol kesehatan di restoran saat normal baru

Baca juga: Kemenperin sebut industri makanan dan minuman siap jalani normal baru

Baca juga: KONI Pusat bantu kembalikan atlet ke pelatnas saat normal baru

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Waspadai klaster perkantoran di masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar