Langkah hukum Kominfo terkait putusan PTUN soal blokir internet Papua

Langkah hukum Kominfo terkait putusan PTUN soal blokir internet Papua

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate (kanan) di sela-sela konferensi pers daring yang dilakukan di Jakarta, Senin (23/3/2020). ANTARA/Kementerian Kominfo RI/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat tahun lalu.

"Kami menghargai Keputusan Pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," ujar Johnny kepada Antara lewat pesan instan di Jakarta, Rabu.

Johnny mengatakan belum membaca amar putusan tersebut. Menurut dia, tidak tepat jika petitum pengguggat dianggap sebagai amar putusan PTUN. Johnny mengatakan hanya akan mengacu pada amar putusan PTUN, yang menurut dia, tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat.

Johnny juga mengatakan sejauh ini belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut.

"Dan juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di walayah tersebut," ujar Menkominfo.

Baca juga: Kominfo-LinkAja sediakan pembayaran online pasar tradisional Jakarta

Baca juga: Data Center Nasional diharapkan selesai tahun ini


Meski begitu, menurut Johnny, semua kebijakan pemerintah diambil untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang belum tentu sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.

"Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita," ujar Johnny.

PTUN Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI melanggar hukum karena melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Gugatan tersebut diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pemblokiran tersebut terkait kerusuhan di beberapa wilayah di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019, sehingga Menkominfo saat itu, Rudiantara melakukan pelambatan hingga pemblokiran layanan data internet.

Baca juga: Layanan data di Wamena dibuka, telekomunikasi di Papua normal

Baca juga: Blokir internet di Jayawijaya dan Mimika dicabut

Baca juga: Kominfo siapkan dukungan layanan telekomunikasi untuk Idul Fitri

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menkominfo janji akan percepat digitalisasi TV

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar