"Dengan sejumlah data yang kami terima, saya optimis target menanam target 230 juta pohon akan tercapai, malah mungkin bisa terlampaui," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut Indriastuti, berdasarkan data yang masuk ke Dephut, sejak Februari hingga Agustus 2009, sudah tertanam sebanyak 22 juta pohon di 25 provinsi. Masih ada 8 provinsi lainnya yang belum memasukkan data penanaman pohon di wilayahnya. Jumlah pohon yang telah tertanam tersebut seluruhnya berasal dari bibit yang disediakan Dephut.
Sesuai rencana, dari target 230 juta pohon yang tertanam tahun ini Dephut akan menyediakan sebanyak 36 juta bibit pohon. Sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab seluruh "stakeholder" yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggunakan dana anggaran untuk penghijauan, serta pihak swasta juga ikut berpartisipasi.
Data sementara yang masuk ke Dephut, 13 provinsi telah menyediakan sebanyak 123 juta bibit pohon. "Masih ada 20 provinsi yang sedang kami dorong untuk penyediaan bibit pohon, sehingga dengan data-data itu, saya optimis target 230 juta pohon malah terlampaui," kata Indriastuti.
Target sebesar itu, menurut Indriastuti, merujuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 230 juta jiwa. ?Hal itulah yang membuat kami menargetkan tahun ini bisa menanam sebanyak 230 juta pohon," katanya. Ia menambahkan, jenis pohon yang ditanam untuk program OMOT tidak mesti jenis pohon kayu hutan, tetapi diutamakan jenis unggulan setempat, sesuai kondisi lahan.
"Istilah kita, Multi Purpose Trees Spesies (MPTS) atau jenis tanaman yang banyak manfaatnya seperti buah-buahan, tanaman langka, dan lain-lain," katanya.
Ia menambahkan, dari 36 juta bibit pohon yang disediakan oleh Dephut, sebanyak 60 persen merupakan tanaman kayu-kayuan kehutanan dan 40 persen jenis MPTS.
Indriastuti menambahkan, program OMOT merupakan bagian yang bersinergi dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), yakni gerakan penghijauan yang sasarannya bukan saja hutan tetapi juga lahan-lahan kritis.
"Menurut kami, sampai saat ini Gerhan sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam membangkitkan semangat menanam pohon," ujarnya.
Program OMOT, lanjutnya, merupakan bagian dari program besar "Indonesia Menanam" yang dicanangkan sejak 2006.
Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Keppres yang mendeklarasikan setiap tanggal 28 November sebagai "Hari Menanam Nasional".
Anggaran untuk program OMOT berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membayar Gerhan tahun 2009. Dana tersebut mencapai Rp394 miliar, yang saat ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dan akan dimasukkan ke dalam APBNP 2009.
Sejalan dengan program OMOT, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, saat ini Dephut tengah mengutamakan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Bali dan Jambi.
Total luas HTR di Jambi hingga Agustus ini telah mencapai 44 ribu hektar, yang sebagian besar ditanami pohon karet. Pengelolaan HTR di Jambi dan Bali akan diserahkan kepada pemda setempat untuk memberdayakan industri terkait di wilayahnya masing-masing.
"Kami hanya mengijinkan penanaman jenis pohon karet di Jambi serta pohon kayu hutan di Bali untuk memenuhi kebutuhan industri karet serta pengrajin patung di dua Provinsi tersebut," ujar Kaban kepada anggota dewan.
Ia menambahkan, saat ini laju penanaman sudah jauh lebih besar dibanding laju penebangan."Saya yakin penanaman lebih besar dibanding penebangan," katanya.
Dephut, katanya, akan mencanangkan banyak kegiatan yang bertujuan memotivasi dan menyadarkan masyarakat bahwa untuk menangani hutan yang kritis harus dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan itu antara lain Ayo Indonesia Menanam, Kecil Menanam Dewasa Memanen, dan "One Man One Tree" (satu orang satu pohon).
Menurut data Dephut, Gerakan Penanaman Serentak pada 2007 berhasil menanam 86,9 juta pohon dari target 79 juta pohon. Realisasi pada 2008 adalah 109 juta pohon dari target 100 juta pohon. Sementara itu pada 2009, melalui program OMOT ditargetkan 230 juta pohon tertanam.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
yang terpeting saat ini adalah bagaimana menghentikan pemberian ijin alih fungsi hutan.