DPR minta Kementan perhatikan nasib buruh tani

DPR minta Kementan perhatikan nasib buruh tani

Buruh tani membajak sawah menggunakan traktor dengan latar belakang perumahan di areal persawahan Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, Kamis (16/4/2020). . ANTARA FOTO/Syaiful Arif/nz. (ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF)

Kalau bantuan traktor ke kelompok tani. Maka yang pegang traktor itu ketua kelompoknya
Karawang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan nasib buruh tani yang berperan  dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Mesin seperti ini (mesin panen padi combine) seringkali mengkhawatirkan buruh tani. Kenapa? Karena perannya diambil alih," katanya saat menghadiri kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Karawang, Jabar, Sabtu.

Atas hal itu, ia menyarankan agar Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan mesin panen padi berukuran kecil kepada para buruh tani. Jika buruh tani mengerjakannya dengan mesin panen padi yang kecil, maka produksinya akan tinggi.

Menurut dia, perhatian terhadap buruh tani itu bisa diwujudkan oleh Kementerian Pertanian. Pihaknya di Komisi IV DPR RI yang salah satunya menangani pertanian siap mendukung terobosan terkait dengan bantuan atau subsidi terhadap kalangan buruh tani.

Dedi mengingatkan agar Kementan tidak hanya terfokus menggulirkan bantuan untuk petani. Seperti bantuan traktor, selama ini hanya disalurkan ke kelompok tani.

"Kalau bantuan traktor ke kelompok tani. Maka yang pegang traktor itu ketua kelompoknya. Hal itu biasanya menimbulkan konflik di desa," katanya.

Atas hal tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini menyarankan agar bantuan alat traktor juga diberikan untuk buruh tani (kuli traktor).

"Yang bagus itu, kuli traktor yang diberi pinjaman oleh kementerian. Jadi ketika kuli traktor di sawahnya setor Rp200 juta misalnya, dengan traktor pemerintah setornya jadi  Rp150 juta. Karena dia tidak perlu setoran. Dia hanya mengerjakan, mendapat upah," katanya.

Pola tersebut diyakini Dedi akan mendekatkan negara dengan masyarakat dan keuangan negara akan dinikmati masyarakat.

Hal lain yang disampaikan Dedi ialah mengingatkan agar penanganan irigasi menjadi fokus utama. Bahkan penanganan irigasi tersier sebenarnya bisa langsung dilakukan petani melalui program padat karya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan saat ini sektor pertanian sudah menjadi hal yang sangat penting untuk diurusi negara agar terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Kita butuh kebersamaan untuk melakukan keberpihakan agar pertanian bisa berjalan dengan akselerasi yang cepat," katanya.

Terkait dengan ancaman kekeringan dan krisis pangan yang disampaikan Food Agriculture Organization (FAO), Syahrul menegaskan agar hal tersebut segera direspon, sebagai bentuk antisipasi.

Ia mengaku hadir di Karawang untuk memastikan agar daerah Karawang sebagai jantung pangan di Jawa Barat mampu menjawab tantangan tersebut.

"Sekali lagi, kita lakukan percepatan tanam, gerakkan pangan alternatif, siapkan lumbung pangan serta siapkan kostraling. Kami sediakan fasilitasi bagi yang punya komitmen kuat," kata dia.

Percepatan tanam padi itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal bulan ini. Jajaran di Kementan langsung turun ke lapangan memastikan semua wilayah satu suara melakukan percepatan tanam.

Pada MT II target tanam seluas 5,6 juta hektare. Dari situ nantinya bulan Juli sampai Desember akan ada 12,5-15 juta ton beras. Luas panen Januari-Juni 5,83 juta hektare dengan produksi 29,31 juta ton. Untuk stok beras akhir Juni diperkirakan masih aman, sebanyak 6,84 juta ton. 



Baca juga: BPS: Upah buruh tani April 2020 naik tipis

Baca juga: Hari Buruh, Mentan beri semangat buruh pertanian tetap produktif

Baca juga: Dedi Mulyadi usulkan buruh tani-nelayan dapat bantuan khusus

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BPS: upah nominal buruh tani naik 0,12 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar