"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat kebijakan terkait potongan biaya SPP bagi institusi pendidikan selama masa pandemi ini berlangsung," kata Inggrid dalam siaran pers yang berlangsung di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Kemendikbud: Sekitar 56 persen sekolah swasta kesulitan akibat pandemi
Dia mengatakan banyak orang tua yang menyampaikan aspirasinya terkait biaya SPP sekolah yang dibebankan kepada orang tua. Mereka mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah.
Hal tersebut, kata dia, menjadi penting tatkala COVID-19 mengguncang sistem perekonomian nasional, sehingga pendapatan dan ekonomi masyarakat terdampak serius.
"Jika kebijakan tersebut diberlakukan, rakyat akan sedikit terbantu dan tidak terbebani, mengingat sistem pendidikan dari rumah dirasa kurang efektif bagi anak-anak. Khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan serta perhatian penuh dalam proses pembelajaran di rumah," kata dia.
Baca juga: Ratusan SD-SMP swasta di Surabaya diusulkan dapat subsidi SPP gratis
Menurut Inggrid, permasalahan yang muncul selama COVID-19 cukup beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, jaminan kesehatan masyarakat, permasalahan sosial hingga pendidikan.
Dia mengatakan periodisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melumpuhkan denyut kehidupan masyarakat. Satu hal yang menjadi catatan ialah saat bekerja dari rumah menjadi kewajiban dalam upaya menekan angka penyebaran virus corona.
Selain itu, kata dia, pemberlakuan sekolah dari rumah juga menjadi salah satu upaya melindungi anak-anak serta pelajar agar tidak tertular virus corona.
Baca juga: Dampak pandemi, wali murid ingin sekolah berikan keringanan SPP
Baca juga: Nadiem bantah ada konflik kepentingan soal Gopay untuk bayar SPP
"Pemerintah juga telah membuat kebijakan penundaan sementara untuk kegiatan belajar di sekolah hingga Juli 2020, mengingat risiko yang akan muncul kemudian terlalu besar," ucapnya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
