"Hasil konferensi video dengan Mendagri Tito Karnavian, kemungkinan besar pilkada serentak tetap dilaksanakan akhir tahun ini. Dengan demikian, anggaran yang diperlukan harus ditambah karena perlu ada persiapan khusus dalam setiap tahapan dan pelaksanaan karena masih di tengah pandemi COVID-19," kata Bupati Cianjur Herman Suherman saat dihubungi Senin.
Dalam konferensi video, kata dia, Mendagri Tito menyebutkan tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020 dimulai 15 Juni dan pemungutan suara dijadwalkan pada 9 Desember. Dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan hingga pemungutan suara harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
Baca juga: Kemendagri: Setiap tahapan pilkada disiapkan protokol kesehatannya
Oleh karena itu, pihaknya akan menambah anggaran untuk Pilkada 2020, meskipun ada beberapa agenda kegiatan yang dihilangkan, namun anggaran yang dibutuhkan cukup besar karena harus menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, cairan pembersih tangan, dan tempat pencuci tangan bagi penyelenggara dan warga sebagai pemilih.
"Tidak hanya APD, tetapi juga akan ada penambahan TPS yang lebih banyak untuk menghindari kerumunan warga saat dilakukan pemilihan, ini jelas membutuhkan anggaran yang cukup besar," katanya.
Meskipun ada beberapa agenda yang dihilangkan dan ada penurunan biaya di beberapa pos pilkada, namun penambahan biaya untuk pengadaan dan penambahan TPS akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Cianjur untuk membahas penambahan biaya tersebut.
"Kami akan bahas bersama, berapa biaya yang harus ditambahkan agar pilkada berjalan dengan tertib dan aman serta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan imbauan pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Kemendagri minta kesbangpol berperan aktif siapkan Pilkada 2020
Ketua KPU Cianjur Selly Nurdinah mengatakan untuk restrukturisasi anggaran, pihaknya masih melakukan penghitungan dan merinci apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19.
Penambahan biaya yang cukup besar, kata dia, akan terjadi pada penyediaan APD dan penambahan TPS guna menghindari kerumunan warga. Tercatat untuk Pilkada 2020, sebanyak 3.931 TPS akan didirikan, namun hal tersebut dinilai rawan karena jumlah pemilih di satu TPS lebih dari 500 orang.
Oleh karena itu, pihaknya akan menambah jumlah TPS yang berdampak terhadap restrukturisasi anggaran karena ada kebutuhan yang lebih tinggi. "Harus ada rincian untuk restrukturisasi anggaran yang baru karena akan terjadi peningkatan, kami masih menghitung rincian belanja kebutuhan apa saja yang diperlukan," katanya.
Baca juga: Ketua Apkasi sarankan pengadaan APD Pilkada 2020 libatkan UMKM
Terkait tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2020 secara resmi, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari KPU RI. "Kami masih menunggu surat resmi kapan efektifnya tahapan pilkada dimulai, sehingga saat ini kami belum bisa memastikan, kita tunggu suratnya dulu," katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
