Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan usulan itu untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 lalu, dimana banyak penyelenggara yang meninggal dunia karena kelelahan.
Terlebih, katanya, penyelenggaraan Pilkada 2020 kemungkinan dilakukan di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19, sehingga diperlukan upaya antisipasi penularan.
"Saat ini itulah yang sedang dibahas, yakni pemberian asuransi bagi panitia ad hoc seperti di TPS untuk petugas KPPS serta PPK dan PPS di kelurahan atau desa," kata Irwan di Bengkulu, Senin.
Baca juga: BIN: COVID-19 bisa turunkan partisipasi pemilih Pilkada
Selain itu, kata Irwan, pihaknya juga tengah membahas usulan pemberian santunan untuk penyelenggara Pilkada yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.
Ia menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 dimana banyak penyelenggara meninggal dunia, KPU akan memperketat proses rekrutmen anggota KPPS.
Dalam rekrutmen itu, KPU akan mengedepankan persyaratan kesehatan bagi calon anggota KPPS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas.
"Kita tidak suruh general check up kesehatan, hanya melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat, karena kalau general check up biayanya cukup besar sementara honor petugas KPPS sendiri juga tidak seberapa," demikian Irwan.
Baca juga: Pemkab Cianjur tambah biaya pilkada untuk terapkan protokol kesehatan
Baca juga: Pilkada serentak kedepankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Pewarta: Carminanda
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
