Padang (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia diminta untuk menelusuri akar konflik yang memicu memburuknya hubungan kedua negara akhir-akhir ini.

"Akar masalahnya mesti ditelusuri dan dipecahkan bersama. Misalnya soal klaim Tari Pendet, klaim produk budaya lainnya, termasuk penistaan lagu Indonesia Raya," kata Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, di Padang, Kamis.

Dia menegaskan, apabila terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian dari kasus-kasus tersebut, pemerintah Malaysia harus meminta maaf dengan disertai pernyataan menyesal tidak akan melakukan lagi perbuatan seperti itu.

"Namun, kalau sekedar ucapan maaf, tidak bisa diterima," ujar Sirajuddin.

Menurut dia, memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya juga membawa manfaat bagi Indonesia dalam menata bangsa ke depan.

"Selama ini kita menganggap produk budaya kita tidak penting. Namun, setelah diklaim bangsa lain, budaya itu menjadi perhatian," katanya.

Menyangkut aksi "sweeping" terhadap warga Malaysia di Jakarta oleh sejumlah kelompok beberapa waktu lalu, Sirajuddin mengatakan, "Masyarakat kita begitu mudah dihasut."

Hal itu, kata dia, disebabkan ekonomi bangsa yang tidak stabil.

"Ekonomi itu kunci dari stabilitas suatu bangsa. Apabila ekonomi tidak kuat, pemerintah mudah goyang, DPR goyang, dan masyarakat tidak memiliki pegangan lagi, sehingga mudah terombang-ambing," ujarnya.

Pakar pemikiran Islam itu mengingatkan kepada pemimpin bangsa ini untuk mengangkat martabat bangsa melalui bidang ekonomi.

"Negara kita negara yang besar, memiliki penduduk nomor tiga terbesar di dunia. Kalau kita sungguh-sungguh, produksi bangsa ini sebenarnya tidak perlu dijual keluar karena bisa dipasarkan di dalam negeri. Untuk mendorong peningkatan ekonomi dibutuhkan kesungguhan pemimpin bangsa ini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, menyesalkan adanya operasi "sweeping" terhadap warga Malaysia oleh sejumlah kelompok orang beberapa waktu lalu.

"Saya berharap jangan ada tindakan yang eksesif dari sebagian kita, apalagi tindakan melawan hukum seperti `sweeping` warga negara Malaysia. Sweeping itu bukan langkah yang terbaik," kata Presiden Yudhoyono saat membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, operasi "sweeping" justru akan menimbulkan masalah baru karena pemerintah telah menjalankan tugasnya terhadap Malaysia dengan melakukan protes dan beberapa aksi diplomasi.

Hubungan Indonesia-Malaysia belakangan ini semakin memburuk, menyusul klaim budaya Indonesia oleh Malaysia, dan masalah plesetan lagu Indonesia Raya melalui sebuah situs asal Malaysia.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009