Hasto: Isu keadilan ekonomi harus jadi perhatian bersama

Hasto: Isu keadilan ekonomi harus jadi perhatian bersama

Tangkapan layar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno, di Jakarta, Selasa (9/6/2020). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Ini harus menjadi perhatian bersama
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dimana belum terwujud sepenuhnya.

"Ini harus menjadi perhatian bersama," kata Hasto saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan".

Baca juga: Hadapi pandemi COVID-19, Djarot sebut kader PDIP ditantang berinovasi

"Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," ujar Hasto.

Dengan prinsip gotong royong Pancasila, lanjut dia, maka negara dan rakyat Indonesia bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan, baik adil secara politik, adil di bidang hukum, maupun adil di bidang ekonomi.

"Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk kesetaraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat," tuturnya.

Adil di mata hukum, tambah dia, diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Namun, masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pascakrisis 1997.

"Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," ujar Hasto menjelaskan.

Baca juga: PDIP Surabaya gelar diskusi lintas profesi bahas gagasan Bung Karno

Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional, Indonesia dibangun untuk semua. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto.

PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud.

Ia bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila.

"Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto.

Baca juga: PDIP gelar lomba kreatif untuk kenang Bung Karno

Baca juga: Bulan Bung Karno di tengah pandemi COVID-19 sasar kaum Milenial

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Risma perkenalkan Kepala Bappeko Surabaya sebagai bakal calon penggantinya

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar