Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang akan diselenggarakan secara daring pada Rabu (10/6), akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pascakesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno akan menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia mengenai isu tersebut serta usulan berupa langkah-langkah konkret yang perlu dipertimbangkan OKI untuk mencegah aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel.
Menurut rencana, pada akhir pertemuan, para menteri luar negeri OKI akan mengesahkan dokumen akhir berupa resolusi.
Resolusi tersebut akan memuat antara lain dorongan kepada seluruh negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.
Pemerintah Palestina dilaporkan telah mengajukan resolusi di PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordania oleh Israel. Hal itu diungkap oleh perwakilan Israel di PBB, Minggu (7/6).
Delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina menyadari AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selama ini, Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan negaranya siap menggagalkan upaya Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menegaskan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasinya.
Menurut saluran televisi Channel 13 yang dilaporkan Anadolu, Netanyahu mengatakan rencana pencaplokan Tepi Barat akan dilaksanakan dalam beberapa minggu.
Baca juga: Indonesia minta Israel hentikan aneksasi Tepi Barat, Palestina
"Rencana aneksasi tidak akan mencakup pembentukan negara Palestina dan pemerintah pasti tidak akan menyetujuinya," kata Netanyahu.
Dia menambahkan bahwa proses pemetaan untuk pencaplokan belum selesai.
Israel rencananya akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki di bawah rencana yang disetujui oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutunya Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih.
Rencana itu muncul sebagai bagian dari "Kesepakatan abad ini" Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari, yang merujuk Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut didukung oleh AS, tetapi ditentang Palestina serta sebagian besar negara Asia dan Eropa.
Baca juga: Ribuan warga Israel menentang rencana pencaplokan Netanyahu
Baca juga: Warga Palestina tolak bayar pajak ke Israel protes aneksasi Tepi Barat
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2020
