"Penambahan TPS itu, supaya tidak terjadi kerumunan massa saat pelaksanaan Pilkada, di tengah pandemi COVID-19, sehingga tetap memperhatikan sesuai aturan protokol kesehatan," kata Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin di Boyolali, Rabu.
Menurut Ali Fahrudin, dengan penambahan TPS tersebut pelaksanaan Pilkada tetap sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Pemilih setiap TPS sebelumnya maksimal 800 pemilih, tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini, dikurangi maksimal 500 pemilih.
Baca juga: Golkar berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada Boyolali 2020
Oleh karena itu, jumlah TPS untuk Pilkada 2020 di Boyolali harus ditambah yang sebelumnya diperkirakan 1.779 TPS bertambah menjadi 2.264 TPS. Jadi penambahan TPS ini, sekitar 485 TPS.
"Jumlah pemilih di setiap TPS harus dikurangi untuk mencegah kerumunan massa saat pelaksanaan," kata Ali.
Ali mengatakan penambahan TPS tersebut tentunya akan menambah anggaran yang dibutuhkan, sehingga KPU harus melakukan "refocusing" anggaran Pilkada.
Hal tersebut, kata Ali , supaya anggaran sebesar Rp28,15 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang diberikan melalui Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan Pilkada Desember mendatang.
Menurut dia jika refocusing anggaran masih tidak cukup, KPU Boyolali bakal mengajukan tambahan anggaran seperti untuk penambahan TPS, pengadaan alat atau alat pelindung diri (APD) untuk petugas di lapangan.
Baca juga: PDIP Boyolali yakin Said-Irawan calon Pilkada 2020
Dia mengatakan KPU Boyolali untuk tahapan pertama bakal mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah itu, tahapa berikutnya pelaksanaan pencocokan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap (DPT).
"Jumlah DPT Pemilu 2019 di Boyolali sebanyak 808.469 pemilih, pelaksanaan Coklit itu, untuk mengecek langsung pemilih di setiap TPS," katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto meminta penyelenggaran pemilu, KPU, dan Bawaslu Boyolali untuk melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada.
"Kami dalam waktu dekat bakal mengundang penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi anggaran," kata Paryanto.
Hal tersebut, kata Paryanto agar anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai Pilkada 2020. Penyelenggaraan Pemilu harus ada evaluasi, melakukan pergeseran anggaran yang semula dipersiapkan untuk dua pasangan Calon (Paslon), tetapi Boyolali hanya satu atau lawan kotak kosong.
Baca juga: Ganjar usul "e-voting" pada Pilkada 2020 antisipasi COVID-19
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
