Kita harus memastikan para pekerja migran bisa kembali bekerja saat pandemi mereda, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas peran perempuan pada situasi normal baru, yang ditandai dengan relaksasi kebijakan pembatasan yang semula diberlakukan di banyak negara untuk mencegah COVID-19.

Topik tersebut dibahas Retno dalam pertemuan virtual dengan para menlu perempuan dari Australia, Spanyol, Jamaika, Kolombia, Afrika Selatan, Sudan, dan Swedia pada Jumat pekan lalu (5/6).

“Para menlu membahas apa yang bisa dilakukan untuk mendukung peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kemlu Achmad Rizal Purnama dalam konferensi pers secara daring dari Jakarta, Rabu.

Dalam pernyataan yang disampaikannya, Menlu Retno menegaskan bahwa pada masa normal baru, kebijakan lama seperti sebelum COVID-19 tidak lagi menjadi pilihan---segala sesuatunya harus diatur ulang atau diungkapkannya dengan istilah “reset the button”.

Baca juga: Menlu Retno bicara peran perempuan Indonesia dalam forum PBB di Jenewa
Baca juga: Menlu Retno kedepankan peran perempuan dalam penanganan COVID-19

Retno menyinggung pentingnya perhatian bagi kelompok perempuan yang paling rentan, di antaranya pekerja migran, pelaku UMKM, serta personel pemelihara perdamaian.

Dengan jumlah lebih dari dua juta orang, perempuan menyumbang 70 persen dari keseluruhan pekerja migran Indonesia. Sebagian besar di antaranya bekerja di sektor informal dengan upah rendah, karenanya rentan terdampak COVID-19.

Bank Dunia menyebut penurunan ekonomi saat ini dapat menyebabkan 8,5 juta perempuan pekerja migran menganggur secara global dan penurunan 20 persen atau kerugian sebesar 110 miliar dolar AS dalam pengiriman uang lintas batas.

“Kita harus memastikan para pekerja migran bisa kembali bekerja saat pandemi mereda, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi,” tutur Retno.

Perlindungan pekerja migran pada masa normal baru juga perlu memperhatikan pengurangan risiko terpapar COVID-19 di tempat kerja dan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.


Sementara wirausaha perempuan, yang memiliki 60 persen dari total UMKM di Indonesia, perlu didukung dengan paket stimulus dan akses ke dukungan keuangan spesifik gender seperti penghapusan utang dan pinjaman berbunga rendah.

“(Kita perlu) memberi mereka peluang untuk menjadi bagian dari rantai produksi pasokan medis nasional selama pandemi ini, dan sebagai bagian pengembangan industri kesehatan nasional jangka menengah dan panjang,” kata Retno.

Sedangkan untuk perempuan pemelihara perdamaian yang rentan terinfeksi COVID-19, mereka perlu dilengkapi dengan pelatihan dan pendidikan tentang COVID-19.

“Memastikan mereka dapat membantu negara-negara mengatasi pandemi dan terus memberdayakan pasukan pemelihara perdamaian perempuan kami untuk misi pascawabah COVID-19,” kata Retno.

Indonesia saat ini memiliki 159 personel perempuan yang menjalankan misi perdamaian PBB di berbagai negara. Baca juga: Firli: Peran perempuan sangat penting bentuk karakter anak yang jujur
Baca juga: Akademisi : Perempuan bisa berperan strategis saat PSBB diterapkan


Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020