Dalam kondisi pemerintah yang belum mampu mendapatkan dana tambahan untuk hadapi krisis, pemerintah harus prioritaskan alokasi dana stimulus menggunakan analisa risikoJakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan pemberian stimulus untuk mengatasi dampak COVID-19 harus dilakukan melalui analisa risiko agar pemanfaatannya dapat berlangsung tepat sasaran.
"Dalam kondisi pemerintah yang belum mampu mendapatkan dana tambahan untuk hadapi krisis, pemerintah harus prioritaskan alokasi dana stimulus menggunakan analisa risiko," ujar Ira dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Menurut Ira, analisa risiko saat ini belum dilakukan secara komprehensif padahal pemerintah baru menambah alokasi dana untuk penanganan COVID-19 hingga mencapai Rp677,2 triliun.
Ia menjelaskan analisa risiko tersebut dibutuhkan karena metode ini mampu menganalisis risiko terkait dengan bahaya yang mungkin terjadi dari adanya intervensi.
Baca juga: Ekonom dorong stimulus lanjutan lebih fokus atasi dampak COVID-19
Terdapat lima langkah dasar analisa risiko yaitu, mengidentifikasi apa bahaya apa saja yang mungkin terjadi, yaitu identifikasi dan analisa siapa kelompok atau sektor yang mungkin dirugikan dan melalui apa.
Kemudian, menilai risiko dan melakukan tindakan yang dibutuhkan, membuat catatan analisa risiko-risiko yang teridentifikasi dan meninjau penilaian risiko, misalnya mengurutkan dari risiko tertinggi.
Ia memastikan metode ini dapat memetakan sektor dengan risiko krisis besar, termasuk kelompok masyarakat mana yang membutuhkan anggaran lebih penting.
Menilik kebijakan pemerintah, Ira menilai anggaran kesehatan harus diberikan lebih besar karena risikonya saat ini paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
Baca juga: Ekonom: Stimulus bukan untuk buat ekonomi naik, tapi tahan perlambatan
"Sektor kesehatan harus mendapatkan perhatian tertinggi karena mereka berada pada risiko tertinggi. Proses penganggaran harus menimbang risiko tersebut, dampaknya pada pasar, dan juga masyarakat," ujarnya.
Saat ini dari biaya penanganan untuk mengatasi dampak COVID-19 sebesar Rp677,2 triliun, sebanyak Rp87,55 triliun telah dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan.
Selain itu prioritas selanjutnya dalam pemberian stimulus berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah masyarakat prasejahtera, masyarakat dengan skill terbatas, dan buruh yang dirumahkan.
Baca juga: Wapres: Pemerintah siapkan skema pemulihan ekonomi, keuangan syariah
"Bukan hanya saja karena BLT akan mereka langsung gunakan untuk konsumsi yang menggenjot perekonomian tetapi juga mereka menghadapi risiko paling tinggi di tengah krisis," ujarnya.
Ira menambahkan pelaksanaan paket stimulus untuk mengatasi krisis, juga membutuhkan analisa risiko yang mencakup koordinasi, dampak spillover, kelancaran transaksi, hingga kebijakan fiskal setelah krisis.
"Negara-negara maju sudah biasa menggunakannya, misalnya guidebook strategi untuk langkah-langkah stimulus yang dirilis oleh OECD," katanya.
Baca juga: Indef perkirakan dampak stimulus ekonomi baru terasa triwulan IV 2020
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
