Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan pemerintah harus memastikan keamanan wilayah Indonesia di saat meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS) akibat saling reaksi antara militer China dan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir.

"Peningkatan eskalasi di Laut China Selatan (LCS) itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Karena wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan LCS dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan 'cost guard' China masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia," kata Sukamta di Jakarta, Jumat.

Dia menilai kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan sehingga pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia.

Baca juga: Penghormatan pada hukum internasional kunci selesaikan isu LCS
Baca juga: Pengamat: militer China di LCS siap hadapi provokasi AS pascapandemi
Baca juga: Vietnam harap China tahan diri di Laut China Selatan pada 2020
Baca juga: Kapal perang AS berlayar di wilayah sengketa LCS picu kemarahan


Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS itu, reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi China dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia.

Dia menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara China dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia.

"Selain itu Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara," ujarnya.

Sukamta menilai fokus pemerintah hanya amankan wilayah Indonesia dan pedomannya atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB.

Hal itu menurut dia termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna sehingga China sebagai bagian dari UNCLOS harus menghormati keputusan tersebut.

"Untuk itu, selain menjaga wilayah Indonesia dengan kekuatan TNI, pemerintah juga perlu terus memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama khususnya dengan negara-negara ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak China atas LCS," katanya.

Dia menjelaskan, ASEAN harus bersatu menolak klaim China atas LCS dan perlu ada langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah tersebut.

Menurut dia, bersatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak "mengumbar" kekuatan dan juga untuk memastikan China mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase tahun 2016 yang telah mementahkan klaim historis atas LCS.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020