Menurut dia, para senator tersebut meminta Pimpinan DPD RI menyatakan sikap lembaga secara resmi untuk menolak RUU HIP.
"Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas Senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja (Timja) yang tadi disepakati dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono," kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Ketua DPD La Nyalla resmikan Rumah Tahfidz Center Kabupaten Malang
Timja tersebut menurut dia, nantinya akan melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.
Dia mengatakan nanti hasil kerja dari Timja tersebut akan menjadi panduan bagi sikap kelembagaan DPD RI sehingga tidak "grusa-grusu" mengambil sikap tetapi atas dasar yang cukup.
Sebelumnya, anggota DPD RI Hasan Basri melalui media telah menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP.
Senator asal Kalimantan Utara itu menganggap RUU tersebut tidak diperlukan karena justru akan mengganggu makna dan mendistrorsi substansi dalam nilai-nilai Pancasila.
Hasan mengatakan upaya memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila.
Baca juga: DPD: Lumbung Pangan Jatim bisa jadi contoh ketahanan pangan daerah
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
