Kita selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Kami sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnyaJakarta (ANTARA) - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan sejauh ini pembangunan di Papua berjalan "on the track", melalui percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain.
"Kita sadari pembangunan di Papua butuh percepatan. Kita kerjakan secara holistik, menuju ke arah keadilan sosial di tanah Papua. Kita ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomi lokal," ujar Wawan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Wawan dalam webinar berjudul "Menakar Masa Depan Papua".
Baca juga: BIN deteksi potensi kerawanan jelang PON Papua
Diakuinya, isu negatif mengenai penegakan hukum dan keadilan sosial di Papua belakangan muncul kembali di tengah upaya pemerintah yang terus berupaya melakukan akselerasi pembangunan di segala sektor di Papua.
Program dana otonomi khusus (Otsus) Papua, kata dia, juga terus dilakukan secara afirmatif dan cepat karena akan segera berakhir di tahun 2021, kemudian untuk persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional) pemerintah membangun venue-venue berkelas dunia.
Pembangunan infrastruktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, lanjut dia, merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.
"Kita selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Kami sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnya," ujarnya.
Yang paling penting dari pembangunan di Papua, menurut Wawan, adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua (OAP).
Ia menilai saat ini kemampuan dan kreativitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat berkembang, salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni, Raja Ampat yang terkenal di dunia.
Hal itu, kata dia, berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot dan menjadikan Papua bukan lagi daerah yang tertinggal.
Baca juga: Presiden janji temani Emir Qatar "diving" di Papua
"Pemuda-pemuda Papua menunjukkan punya masa depan yang cemerlang. Di Sekolah Intelijen Negara, anak-anak Papua bagus-bagus, IQ nya diatas rata-rata. Taruna-taruna Papua dikirim ke luar negeri karena prestasinya yang bagus. Maka kedepan kita jangan lagi berfikir hanya pemuda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi yang mendominasi (kemampuannya)," ujar Wawan.
Bahkan, Wawan melihat peluang pemuda-pemuda Papua menjadi pemimpin masa depan Indonesia sangat besar karena pemuda-pemuda Papua yang dinilainya sangat kompetitif.
"Lihat Obama (mantan Presiden Amerika), dia Afro-Amerika, bisa jadi Presiden. Suatu saat nanti anak-anak Papua bisa jadi presiden. Kita berkompetisi saja. Tidak ada yang tidak mungkin," katanya.
Sementara itu, tokoh Pemuda Papua yang juga anggota DPRD Papua, Boy Markus Dawir menilai kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI adalah pemuda-pemuda yang merasakan ketidakadilan dari negara, misalnya, dalam penerimaan ASN, TNI-Polri, atau sekolah kedinasan lainnya termasuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
"Bagi saya memang negara harus hadir untuk bagaimana bisa merubah 'mindset' pemuda-pemuda Papua. Ini masalah kita bagaimana mengawal NKRI di Papua ke depan," tuturnya.
Baca juga: BIN Papua sumbang bantuan korban banjir Jayapura
Tuduhan rasisme, diskriminasi terhadap Papua, menurut diplomat senior Imron Cotan merupakan salah persepsi karena selama ini suku-suku Papua justru sangat berkembang dan eksistensinya sudah berada di seluruh wilayah di Indonesia.
Secara hukum, Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otsus Papua menyebutkan, seluruh jabatan publik di Papua harus diduduki oleh orang asli Papua.
Sementara konflik-konflik yang terjadi selama ini, kata dia, karena adanya gerakan-gerakan separatis yang bersenjata yang mencoba melawan pemerintah sehingga terjadi pertumpahan daerah karena kontak senjata antara TNI-Polri dengan kelompok separatisme itu.
Baca juga: Komisi I apresiasi pembentukan satgas damai Papua
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
