Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan pelaksanaan transformasi digital telah membantu kegiatan masyarakat maupun dunia usaha tetap berjalan dengan efektif dan produktif selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Selama PSBB, infrastruktur dan layanan digital telah menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif," kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba dalam webinar di Jakarta, Selasa.

Mira menjelaskan perkembangan dan pemanfaatan digital dalam masa pandemi COVID-19 sudah menjadi keniscayaan karena situasi ini telah melahirkan kebiasaan baru yaitu pembatasan interaksi tatap muka atau contactless.

Salah satu sektor yang mendapatkan manfaat dari layanan ini adalah e-commerce yang menjadi penggerak ekonomi karena mampu memfasilitasi penyerapan produk sektor yang paling terdampak seperti pertanian dan UMKM, serta mendorong sektor logistik.

Baca juga: Kominfo-Google Cloud sepakat bangun data center Juni ini

Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan desain transformasi digital agar pemanfaatan layanan ini dapat kian inklusif bagi masyarakat maupun dunia usaha, yang didukung dengan analisa data (big data) supaya intervensi dapat dilakukan dengan lebih tepat.

"Desain Transformasi Digital ini bukan hanya milik pemerintah. Kami tidak bisa bergerak sendiri, semua pemangku kepentingan harus terlibat. Untuk itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan ide-ide kritis dari pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun masyarakat secara umum," ujar Mira.

Ia menuturkan sektor digital yang tumbuh pada masa pandemi ini membutuhkan dukungan berupa tenaga yang terampil terutama untuk pengembangan aplikasi lokal mengingat aplikasi digital yang digunakan saat ini masih banyak berasal dari luar negeri.

Selain itu, keamanan data dan perlindungan pribadi serta kemampuan untuk memilih dan memilah informasi menjadi kewajiban, karena derasnya aliran informasi saat ini berpotensi melahirkan adanya penyalahgunaan wewenang (moral hazard).

Dengan kondisi tersebut, menurut dia, transformasi digital bukan sekedar memindahkan offline menjadi online atau paper-based menjadi computer based sehingga perlu penyesuaian pola pikir dan strategi maupun konsistensi implementasi para pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kominfo tekankan tiga pilar transformasi digital Indonesia

Setidaknya ada lima tujuan dari transformasi digital, terutama usai PSBB nanti. Pertama, untuk memenuhi realisasi potensi ekonomi digital di tahun 2025, yaitu sebesar 133 miliar dolar AS untuk Indonesia dan 300 miliar dolar AS untuk ASEAN.

Kedua, untuk merespons perkembangan Revolusi Industri. Ketiga, untuk transformasi ekonomi. Keempat, sebagai akselerator Pemulihan Ekonomi Nasional. Terakhir, sebagai penguat fondasi perekonomian untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

"Jika ingin keluar dari middle income trap, diperlukan pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas, yang bisa dipenuhi melalui transformasi digital," ujarnya.

Indonesia sudah mempunyai modal yang baik karena populasi internet mencapai 180 juta orang (67 persen), pengguna internet aktif 150 juta orang (56 persen), pengguna layanan online 105 juta orang (39 persen), serta sebesar 32 persen dari populasi adalah Gen Y (20-39 tahun) yang paling cepat mengadopsi teknologi.

Kemudian untuk jangkauan sinyal seluler (wilayah pemukiman) dapat dirinci sebagai berikut, kecepatan 2G sudah mencakup 99,16 persen, 3G sebesar 96,34 persen dan 4G sebesar 97,51 persen. Khusus untuk 4G, sudah masuk ke desa sebesar 87,4 persen, lalu kecamatan 86,7 persen, dan kabupaten/kota 94,1 persen.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020