Kemarin, realisasi "buyback" saham hingga pajak perusahaan digital

Kemarin, realisasi "buyback" saham hingga pajak perusahaan digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/5/2020) menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi direkam dan disiarkan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (16/6/2020) mulai dari realisasi pembelian kembali (buyback) saham tanpa RUPS yang mencapai Rp1,72 triliun hingga pernyataan Menkeu Sri Mulyani agar pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital luar negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, berlaku sama di semua negara.

Berikut rangkuman informasi ekonomi tersebut yang masih layak dibaca untuk mengisi Rabu pagi ini.

1. BEI: Realisasi "buyback" saham tanpa RUPS capai Rp1,72 triliun

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan realisasi pembelian kembali (buyback) saham tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) per 15 Juni 2020 mencapai Rp1,72 triliun atau 8,8 persen dari rencana total nilai buyback saham Rp19,6 triliun.

"Sejauh ini sebesar 8,8 persen dari nilai rencana buyback kondisi lain telah dieksekusi oleh perusahaan tercatat. Sehingga masih tersisa dana yang siap untuk digunakan pada window period buyback kondisi lain ini sebesar 91,2 persen," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

 

2. Sri Mulyani prediksi kuartal II ekonomi RI minus 3,1 persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 3,1 persen pada kuartal II tahun ini karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

Sri Mulyani menyatakan pemberlakukan PSBB di berbagai daerah terutama di DKI Jakarta, Bodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang berkontribusi besar dalam perekonomian nasional akan mampu menekan pertumbuhan pada kuartal II.

Baca selengkapnya di sini

 

3. Sri Mulyani: Pendapatan negara turun 9 persen pada Mei 2020

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp664,3 triliun atau baru mencapai 37,7 persen dari target sesuai Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp1.760,9 triliun.

Dibandingkan Mei tahun lalu, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 9,0 persen, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kinerja APBN per Mei 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini


4. Mendag: Ekspor alat pelindung diri dan masker sudah dibuka

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut bahwa ekspor alat pelindung diri (APD) dan masker buatan industri dalam negeri sudah mulai dibuka kembali dengan merevisi larangan dan pembatasan (lartas) ekspor yang sebelumnya diputuskan.

"Kemarin saya sudah relaksasi untuk ekspor, jadi APD dan masker sudah bisa kita buka kembali," kata Mendag saat meninjau pusat perbelanjaan di Jakarta menuju normal baru yang disiarkan secara langsung, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

 

5. Menkeu ingin aturan PPh perusahaan digital asing sama di semua negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan aturan terkait pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital luar negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, berlaku sama di semua negara.

Semua negara berkepentingan, kalau bisa aturannya itu sama untuk seluruh dunia, katanya ketika pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: Kemarin, akuntabilitas anggaran COVID-19 hingga utang luar negeri RI

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Dukung PEN korporasi, pemerintah sepakati penyediaan fasilitas penjaminan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar