BKF: Pemerintah fokus reformasi produktivitas agar RI jadi negara maju

BKF: Pemerintah fokus reformasi produktivitas agar RI jadi negara maju

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam webinar kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di Jakarta, Rabu (17/6/2020). (ANTARA/Dewa Wiguna)

Perekonomian Indonesia harus mengalami transformasi menuju knowledge economy, SDM harus berkualitas, infrastruktur harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah
Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan pemerintah fokus terhadap upaya reformasi terutama dalam produktivitas dan daya saing pada 2021 agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sehingga menjadi negara maju.

“Kebijakan fiskal 2021 bukan berdiri sendiri tapi bagian kebijakan fiskal jangka menengah yang fokus pemulihan bertahap menuju kondisi normal melalui konsolidasi fiskal bertahap,” kata Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam webinar di Jakarta, Rabu.

Ia merinci untuk peningkatan produktivitas, Indonesia masih perlu memperbaiki celah infrastruktur dan kemampuan adopsi teknologi.

Sedangkan dari sisi daya saing, lanjut dia, upaya yang dilakukan dengan membenahi iklim usaha yang dinilai masih kurang kondusif di antaranya birokrasi, regulasi belum efisien dan biaya yang tinggi sehingga menghambat daya saing ekspor.

Baca juga: Kepala BKF: Ekonomi dunia melambat dengan banyak ketidakpastian

Untuk mencapai peningkatan produktivitas dan daya saing itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memberikan lima arahan yakni pembangunan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan akan dijaga keberlanjutannya, peningkatan kualitas SDM memasukkan era baru yakni era Industri 4.0 atau era ilmu pengetahuan.

“Perekonomian Indonesia harus mengalami transformasi menuju knowledge economy, SDM harus berkualitas, infrastruktur harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Oleh karena itu reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi jadi kunci,” katanya.

Baca juga: Lima tahun Jokowi-JK membangun daya saing SDM

Dalam struktur APBN tahun mendatang, lanjut dia, diharapkan menjawab jangka pendek pemulihan ekonomi dampak COVID-19 sekaligus sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Tantangan itu pula, kata dia, menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021.

Sebagai konsekuensinya, defisit tahun 2021 diproyeksi masih tinggi pada kisaran 3,05-4,01 persen terhadap produk domestik bruto dan akan dikurangi bertahap kembali pada disiplin fiskal tiga persen dari PDB paling lambat tahun 2023.

Baca juga: Pemerintah dinilai perlu ambil kebijakan fiskal agresif

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar