Yogyakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakin partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 di wilayah setempat tetap sesuai target sebelumnya mencapai 80 persen.

"Kami tetap targetkan 80 persen. Kita harus optimistis karena kita tidak tahu pandemi itu besok seperti apa. Memang sekarang kan kurvanya masih menanjak, tapi bulan Desember kita belum tahu," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu.

Meski optimistis, menurut Hamdan, KPU DIY bersama KPU kabupaten memiliki tantangan yang besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul aman.

Baca juga: Tito pastikan anggaran Pilkada tidak digunakan untuk COVID-19
Baca juga: Kemendagri: Bulog siap bantu KPU distribusikan logistik Pilkada


"Kita harus menyiapkan protokol kesehatan sedemikian rupa supaya masyarakat yakin bahwa kita mampu menyelenggarakan pemilu yang aman," kata dia.

Sejumlah sarana prasarana sesuai protokol kesehatan yang akan disiapkan, kata dia, antara lain meliputi hand sanitizer, alat coblos sekali pakai, serta alat pengukur suhu.

Selain itu, kedatangan calon pemilih juga akan diatur agar tidak memunculkan kerumunan serta membatasi saksi di TPS. "Nanti misalnya ada yang ingin menyaksikan pemungutan suara akan diatur agar tidak saling berdekatan," kata dia.

Menurut Hamdan, sesuai tahapan pemilu yang dalam waktu dekat akan dilakukan adalah verifikasi faktual calon perseorangan, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. "Selanjutnya pemutakhiran data pemilih akan dimulai bulan depan (Juli)," kata dia.

Mengingat tingkat kehadiran pemilih merupakan penentu utama keberhasilan pilkada, menurut Hamdan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan hak sauara di masa pandemi seperti saat ini mulai digencarkan.

"Teman-teman KPU di kabupaten mengupayakan agar informasi sampai ke masyarakat, namun tetap menghindari potensi penularan COVID-19. Jadi kami akan banyak menggunakan media sosial atau selebaran yang tidak banyak mendatangkan orang," kata dia.

Baca juga: Bawaslu: 369 ASN melanggar netralitas pada pilkada
Baca juga: KASN rilis daerah pelanggar netralitas ASN tertinggi di pilkada

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020