Dari sisi organisasi, Irman telah banyak terlibat sebagai aktivis dan pimpinan di berbagai perkumpulan, mulai Muhammadiyah, HMI, HIPMI hingga ICMI. Sementara dari dunia bisnis, ia juga sukses memimpin sejumlah perusahaan dan menjadi komisaris beberapa diantaranya.
Sebelum menjadi politisi, Irman Gusman adalah pebisnis murni yang mendasarkan perjalanan dan pengelolaan usahanya pada etika agama atau nilai-nilai Islami sebagaimana agama yang dianutnya.
Di antara perusahaan yang sukses dikelolanya itu adalah industri pengolahan kayu terpadu berorientasi ekspor di Sumbar, perkebunan kopi dan pemimpin sejumlah media massa.
Di dunia politik, Irman merintis karirnya sebagai anggota Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR pada 1999. Ketika FUD dibubarkan akibat perubahan konfigurasi politik dan sistem ketatanegaraan sebagai imbas tuntutan reformasi, Irman tampil sebagai salah satu tokoh sentral yang membidani lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Tatkala mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada lima tahun yang lalu, ia mendapatkan suara dukungan yang meyakinkan dari daerah pemilihannya di Sumbar. Dengan modal itu, ia kemudian maju di bursa pemilihan Ketua DPD.
Sebagai tokoh muda yang kala itu masih berusia 42 tahun, perolehan dukungan sebagai calon Ketua DPD cukup meyakinkan dan ia hanya terpaut sedikit saja dari politisi senior Ginandjar Kartasasmita yang selanjutnya terpilih sebagai Ketua DPD. Irman menjadi Wakil Ketua DPD bersama rekannya, Laode Ida.
Saat ini, ayah tiga orang anak dari pernikahannya dengan Liestyana Rizal Gusman itu kembali terpilih sebagai anggota DPD periode 2009-2014 dan dengan modal pengalamannya menjadi unsur pimpinan DPD periode sebelumnya, Irman kembali maju ke kompetisi Ketua DPD RI.
Dalam kontestasi calon Ketua DPD kali ini, Irman diunggulkan banyak pihak sebagai kandidat terkuat setelah Ginandjar Kartasasmita secara resmi menyatakan tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD mendatang.
Dengan dalih tidak ingin menghalang-halangi munculnya wajah-wajah barui, Ginandjar mempersilahkan kedua wakilnya, yakni Irman Gusman dan Laode Ida yang dinilainya mempunyai kapasitas dan kapabilitas memadai untuk memimpin DPD periode berikutnya.
"Wakil-wakil ketua saat ini mempunyai kemampuan yang sangat memadai sebagai Ketua DPD berikutnya dan mereka juga tangguh," ujar Ginandjar.
Seolah membuktikan kebenaran pernyataan Ginandjar, belum lama ini kalangan anggota DPD terpilih se-Sumatra juga telah mendeklarasikan terbentuknya Kaukus Sumatra sebagai wahana membangun soliditas dan sinergi di antara mereka untuk memperjuangkan aspirasi bersama.
Salah satu aspirasi yang mencuat dari deklarasi yang ditanda-tangani segenap anggota DPD dari 10 provinsi yang ada di Sumatra itu adalah bertekad mengusung wakil-wakil terbaik dari Sumatra untuk menduduki tampuk kepemimpinan, baik di DPD maupun MPR.
Membangun Daerah
Menurut Irman, Indonesia negara yang besar dan terlahir karena adanya kerelaan daerah-daerah. Sementara lahirnya kepentingan daerah dan otonomi saat ini, dalam pandangan Irman, bukan dikarenakan adanya kepentingan partai politik dari dalam, tapi karena desakan dari luar dengan adanya globalisasi.
Karena itu di mata Irman, DPD mempunyai tanggung jawab utama untuk memajukan daerah dan berperan strategis dalam mengatasi ketimpangan pusat dan daerah sehingga daerah mampu mengejar ketertinggalannya selama ini.
Dengan baju yang disandangnya sebagai Wakil Ketua DPD RI, Irman dapat berperan strategis di kancah global untuk kepentingan daerah dan nasional. Walaupun dengan kewenangan DPD yang sangat terbatas, ia sukses melakukan sejumlah terobosan dan memprakarsai terbentuknya The Indonesian Regional Investment Forum (IRIF). IRIF diselenggarakan berkaitan dengan tugas DPD dalam mengawal otonomi daerah agar daerah memiliki kemandirian dan daya saing.
Dalam forum tahunan yang diketuainya itu, Irman terbukti mampu menggaet investasi asing dan nasional langsung ke daerah-daerah. Bendahara ICMI itu sangat yakin bahwa kata kuncinya terletak pada bidang ekonomi melalui investasi.
"Sangat penting untuk menghilangkan dualisme kota-desa, jawa-luar jawa dan daerah-pusat. Dualisme itu merupakan sumber ketidak adilan sehingga perlu adanya perubahan paradigma. Perlu diwujudkan daerah sebagai pusat industri dan pertumbuhan dengan basis kelokalannya," kata Irman.
Selain melalui IRIF sebagai usaha mendongkrak laju investasi, mantan Wakil Ketua FUD MPR (2002-2004) itu juga terlibat aktif dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) yang diselenggarakan di Kuwait pada 28 April-1 Mei 2008.
Saat itu Irman mewaliki Presiden Yudhoyono memimpin delegasi Indonesia yang diantaranya beranggotakan Meneg BUMN Sofyan Djalil, Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab.
"Di hadapan peserta forum, saya mengemukakan berbagai upaya Indonesia mengatasi kemiskinan dengan kebijakan pemerintah melalui skema pro poor, pro growth dan pro job, yang pada tingkatan praksis jawaban pentingnya adalah investasi untuk kemajuan daerah," katanya.
Yang dihasilkan dari IRIF dan WIEF adalah untuk peningkatan investasi di daerah. Keterlibatan Irman dalam dua forum internasional itu semakin mempertegas komitmen dan kapasitas putra Haji Gusman Gaus itu secara pribadi maupun kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. (*)
Oleh Oleh Junaedi S
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
