Pagu indikatif Kemenhub Tahun 2021 Rp41,3 triliun

Pagu indikatif Kemenhub Tahun 2021 Rp41,3 triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ANTARA/Ahmad Wijaya

Pembangunan infrastruktur laut untuk ‘rebound’ pariwisata seperti pembangunan Labuan Bajo, pembangunan Pelabuhan Sanur
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp41,3 triliun antara lain untuk belanja pegawai dan belanja barang operasional.

“Alokasi pagu tersebut adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp3,9 triliun, belanja barang operasional Rp2,8 triliun dan belanja barang non-operasional Rp34,5 triliun, termasuk anggaran pendidikan Rp2,9 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa..

Adapun, sumber pendanaan, di antaranya rupiah murni Rp30,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,36 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,6 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp806,1 miliar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp5,3 triliun.

Lebih lanjut, Ia menuturkan fokus kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2021, yakni untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yakni memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor riil (sektor industri, pariwisata, dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.

Kemudian, optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pembangunan irigasi, pemeliharaan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.

Di sektor transportasi sendiri, Budi menyebutkan yang menjadi proyek utama adalah pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu, jembatan udara 37 rute di Papua, Kereta Api Makassar-Parepare dan sistem angkutan massal perkotaan di enam wilayah metropolitan.

“Pembangunan infrastruktur laut untuk ‘rebound’ pariwisata seperti pembangunan Labuan Bajo, pembangunan Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Kupang dan membangun pelabuhan kapal untuk pariwisata,” katanya.

Sementara itu, untuk progres proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tahap operasional pelaksanaan, di antaranya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare (Pangkep-Maros) nilai onvestasi Rp2,63 triliun dan pengembangan Bandara Komodo senilai Rp1,2 triliun.

Untuk tahap transaksi, yakni pembangunan “proving ground” Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Rp1,64 triliun, KA Lahat-Tarahan Rp13,9 triliun dan pengembangan Pelabuhan Patimban Rp5,70 triliun.

Adapun, tahap persiapan, sebagai berikut pengembangan jembatan timbang (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB) Rp330,6 miliar, pengembangan Pelabuhan Bau-bau Rp244 miliar, pengembangan pelabuhan Anggrek Rp1,10 triliun dan pembangunan bandara baru di Singkawang Rp1 triliun.

Baca juga: Kemenhub pastikan Indonesia siap implementasi TSS Selat Sunda-Lombok
Baca juga: Kemenhub jamin distribusi logistik lewat tol laut tetap lancar


Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi V DPR sepakati rencana anggaran 6 kementerian/lembaga

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar