Normal baru, KKP sebut pelayanan publik prima jadi fokus

Normal baru, KKP sebut pelayanan publik prima jadi fokus

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

BKIPM telah menerapkan standar pelayanan publik yang telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang berlaku
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa aspek pelayanan publik yang prima menjadi salah satu fokus dalam memulai tahapan penyelenggaraan normal baru.

"Pelayanan publik yang prima menjadi salah satu fokus KKP dalam memulai normal baru," kata Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Tingkatkan SDM kemaritiman, Menteri Edhy dorong inovasi bisnis

Ia mengemukakan bahwa adaptasi tatanan normal baru sangat diperlukan pada masa pandemi seperti saat ini, misalnya dengan menyederhanakan proses bisnis dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan ke berbagai kalangan masyarakat.

Rina menuturkan pihaknya juga menggelar rangkaian acara Bulan Mutu dan Karantina Ikan Tahun 2020, yang mengungkapkan pesan utama agenda tersebut adalah layanan cepat dan tepat antara pengguna jasa dengan petugas, serta memaksimalkan inovasi.

"Diharapkan UPT KIPM seluruh Indonesia berlomba-lomba memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara maksimal sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan," kata Kepala BKIPM.

Rina memaparkan sejumlah hal yang telah dilakukan oleh BKIPM terkait tema pekan pelayanan publik tahun ini, meliputi keikutsertaan secara aktif dalam gelaran Indonesia National Single Window (INSW).

Kemudian, lanjutnya, keterlibatan di single submission (SSM) dalam rangka pelayanan satu pintu dengan basis manajemen risiko (ISRM), pembayaran PNBP dengan sistem e-payment menggunakan mesin electronic data capture (EDC), e-certificate antara Indonesia dengan Belanda, dan pelaporan karantina berbasis internet (PPK online).

"Dalam pelayanan publik, BKIPM telah menerapkan standar pelayanan publik yang telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang berlaku," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan kalangan pengusaha perikanan di Tanah Air jangan mencemaskan pandemi karena dengan sinergi yang baik berbagai pemangku kepentingan, berbagai hal bisa diatasi.

"Pelaku usaha perikanan tidak perlu khawatir meskipun wabah COVID-19 tengah melanda dunia. Pemerintah hadir melalui KKP untuk bekerja bersama rakyat dengan cara menggandeng berbagai pihak untuk dapat bersama-sama menghadapinya," kata Menteri Edhy.

Menurut dia, permasalahan seperti pemasaran produk perikanan baik budi daya maupun tangkap telah dicarikan solusinya yakni dengan menggandeng Kementerian BUMN untuk menopang hasil produksi.

Melalui Perindo, Perinus maupun Kliring Berjangka, lanjutnya, hasil produksi perikanan diyakini dapat terserap, karena sudah disiapkan anggaran yang cukup banyak untuk mengatasi hal ini.

Ia menambahkan bahwa dirinya optimistis Indonesia dapat segera bangkit melalui industri sektor kelautan dan perikanan yang menjadi andalan pada masa yang akan datang.

"Kami harap dapat memecahkan berbagai masalah yang ada di sektor kelautan dan perikanan serta membuat Indonesia menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi COVID," papar Edhy.

Baca juga: KKP kembangkan asuransi mikro akuakultur bagi pembudidaya perikanan
Baca juga: KKP pasang sistem peringatan dini generasi baru milik BMKG

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri KP pesan agar lulusan SUPM berdayakan laut Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar