Patung-patung pemimpin demokrasi di Thailand menghilang

Patung-patung pemimpin demokrasi di Thailand menghilang

Seorang prajurit berjalan melewati patung almarhum Raja Thailand di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Rabu (19/6/2019). (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Saya pikir generasi muda melihat kembali ke masa dan menarik persamaan dengan hari ini, tentang bagaimana kekuasaan sedang disalahgunakan
Bangkok (ANTARA) - Patung-patung bersejarah tertentu telah menghilang di Thailand, tetapi itu bukan patung penjajah atau pemilik budak yang dirobohkan oleh pengunjuk rasa sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Alih-alih, monumen yang lenyap di Thailand adalah monumen yang mengenang para pemimpin revolusi 1932 yang mengakhiri monarki absolut di Thailand. Para pemimpin revolusi itu pernah secara resmi dihormati sebagai pahlawan nasional dan simbol demokrasi.

Reuters telah mengidentifikasi setidaknya ada enam situs yang mengenang Partai Rakyat yang memimpin revolusi telah dipindahkan atau diganti namanya dalam satu tahun terakhir.

Dalam sebagian besar kasus, tidak diketahui siapa yang memindahkan patung-patung itu, meskipun seorang pejabat militer mengatakan satu telah dipindahkan karena perubahan tata ruang.

Baca juga: Raja Thailand lantik kabinet pimpinan Prayuth Chan-ocha
Baca juga: Raja Thailand: Saya akan memerintah dengan kebenaran


Dua kamp militer yang diberi nama berdasarkan nama para pemimpin gerakan 1932 dinamai ulang atas perintah kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, menurut sebuah keterangan yang diterbitkan tanpa komentar di Royal Gazette.

Pejabat di militer, pemerintah dan istana menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Reuters tentang pemindahan patung dan penggantian nama kamp militer.

Beberapa sejarawan mengatakan monumen yang hilang mencerminkan pertempuran ideologis atas sejarah Thailand.

Di satu sisi adalah konservatif militer-kerajaan yang pendukungnya mengidealkan budaya tradisional, dengan kesetiaan kepada monarki dan Raja Maha Vajiralongkorn dipandang sebagai kebajikan tertinggi.

Di sisi lain adalah partai-partai populis, aktivis dan akademisi yang telah menjadi terkenal dalam dua dekade terakhir, yang berpuncak pada dua kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan populis terpilih pada tahun 2006 dan 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, kaum konservatif telah berkuasa. Pemilihan tahun lalu membuat pemimpin kudeta, Prayuth, berkuasa melalui pemungutan suara yang oleh partai-partai oposisi disebut diwarnai kecurangan - sebuah tuduhan yang disangkal oleh Prayuth dan pengadilan Thailand.

Sejak pemilihan dan penobatan Raja Vajiralongkorn yang kompleks tahun lalu, monumen Partai Rakyat utama di Bangkok dan setidaknya tiga patung pemimpin Partai Rakyat terkemuka di situs-situs militer telah dipindahkan. Sebuah museum untuk memperingati Revolusi itu yang berada di kota utara, Chiang Rai, juga diganti namanya.

Beberapa bulan setelah Raja Vajiralongkorn naik takhta, sebuah plakat yang menandai tempat di mana kudeta tahun 1932 diproklamasikan diganti dengan plakat yang bertuliskan slogan kerajaan. Tidak ada penjelasan untuk perubahan yang terjadi.

Seorang wakil dari Lembaga Studi Pertahanan Nasional - di mana patung revolusioner 1932 Plaek Phibunsongkram dipindahkan pada Januari dari depan markas besarnya - mengatakan dengan syarat anonimitas bahwa patung itu telah dipindahkan untuk penataan tata ruang luar dan tidak bisa mengatakan kapan atau apakah itu akan dikembalikan ke tempatnya.

Konstitusi Rakyat

Thailand secara resmi telah menjadi monarki konstitusional sejak 1932, dan budaya tradisionalnya telah ditanamkan dalam monarki sebagai sebuah lembaga pemersatu - dan bagi sebagian orang, semi-ketuhanan.

Raja tetap berkuasa dan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, ayah raja saat ini, secara luas dihormati selama 70 tahun pemerintahannya hingga kematiannya pada tahun 2016.

Tradisi mengamanatkan semua rakyat Thailand bersimpuh di hadapan raja dan keluarga dekatnya, dan menghina monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin militer berturut-turut termasuk Prayuth telah menggambarkan pengritik mereka sebagai ancaman potensial terhadap monarki.

Tetapi sejak pemilihan yang disengketakan tahun lalu, demonstrasi menentang dominasi militer semakin diidentifikasi dengan revolusi 1932, kata Chatri Prakitnonthakan, seorang sejarawan di Universitas Silpakorn.

Rabu adalah peringatan ke-88 revolusi, dan aktivis prodemokrasi berencana untuk menentang larangan virus corona dengan menggelar pertemuan untuk memprotes apa yang mereka katakan adalah subversi dari prinsip-prinsip demokrasi oleh militer.

"Kami ingin memperingati pemberontakan 1932," kata aktivis Anon Nampa, yang mengorganisasi protes sebelum fajar di Monumen Demokrasi Bangkok, simbol pemberontakan 1932 yang terbesar dan paling menonjol.

"Saya pikir generasi muda melihat kembali ke masa dan menarik persamaan dengan hari ini, tentang bagaimana kekuasaan sedang disalahgunakan."

Dalam sambutannya pada Selasa, Prayuth tidak secara langsung menyebut protes, tetapi dia mengatakan kepada orang-orang untuk "tidak mengkritik monarki dan tidak melanggar hukum."

Reuters
​​​​​​​
Baca juga: PM Thailand: Larangan kegiatan politik dicabut pada Desember
Baca juga: PM Thailand desak militer bertindak sesuai konstitusi

Penerjemah: Gusti Nur Cahya Aryani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menperin lepas ekspor 33 garbarata ke Thailand

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar