Indonesia inisiasi pertemuan DK PBB membahas isu aneksasi Palestina

Indonesia inisiasi pertemuan DK PBB membahas isu aneksasi Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Timur Tengah pada Rabu (24/6/2020). (Handout Kemlu RI)

Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan hal itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Indonesia bersama Tunisia dan Afrika Selatan memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan PBB di tingkat menteri untuk membahas rencana aneksasi Palestina oleh Israel.

Dalam pertemuan terbuka DK PBB yang dilakukan secara virtual, Rabu (24/6), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa rencana Israel tersebut merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina---yang sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi kemanusiaan yang buruk.

“Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?" kata Retno seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kemlu, Kamis.

Dalam pertemuan yang dipimpin Prancis selaku Presiden DK PBB bulan ini, Retno menegaskan tiga alasan mengapa masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi itu.

Baca juga: Indonesia ajak ASEAN tolak rencana aneksasi Palestina oleh Israel
Baca juga: Retno terima banyak dukungan untuk cegah aneksasi Palestina


Pertama, rencana aneksasi formal Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Memperbolehkan aneksasi berarti membuat preseden di mana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional.

Karena itu, Menlu RI mendorong seluruh pihak agar menolak secara tegas di berbagai forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah ilegal.

Kedua, rencana aneksasi formal Israel merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi DK PBB di mata dunia. DK PBB harus cepat mengambil langkah yang sejalan dengan Piagam PBB.

“Siapa pun yang mengancam  perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan DK PBB. Tidak boleh ada standar ganda," tutur Retno.

Ketiga, aneksasi akan merusak seluruh prospek perdamaian. Aneksasi juga akan menciptakan instabilitas di kawasan dan dunia.

Untuk itu, terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel di mana seluruh pihak berdiri sejajar.

“Ini waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati,”ujar Retno.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya dunia mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, termasuk para pengungsi, yang hidupnya semakin menderita akibat pandemi COVID-19.

Dukungan kepada lembaga kemanusiaan internasional khususnya badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menjadi semakin penting artinya.

Indonesia sendiri telah menyampaikan peningkatan kontribusi untuk Palestina yang diberikan baik secara langsung kepada Palestina, maupun melalui UNRWA pada 2020.

“Ketidakadilan terjadi bukan karena absennya keadilan itu sendiri. Ketidakadilan terjadi karena kita membiarkan hal itu terjadi. Ini waktunya kita hentikan ketidakadilan tersebut," kata Retno menutup pidatonya di hadapan DK PBB.

Baca juga: Pompeo sebut aneksasi Palestina merupakan keputusan Israel
Baca juga: Sekjen PBB desak Israel batalkan rencana aneksasi Palestina


 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

RI usung tema terorisme pada Presidensi DK PBB 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar