“Tujuannya agar terjadi kolaborasi yang baik dari negara maju dan berkembang untuk menyelesaikan masalah perdamaian global,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan MPR RI beberapa waktu lalu telah menggagas Dewan Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebuah wadah yang diproyeksikan menjadi forum berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang berpenduduk agama Islam di dunia.
Baca juga: PDIP: saatnya kedepankan energi positif bangsa bantu perdamaian dunia
Syarief mengatakan dirinya memiliki pandangan yang sama namun dengan tujuan yang lebih besar yaitu hadirnya lembaga internasional yang dapat memfasilitasi seluruh MPR di dunia sehingga dirinya mendorong agar Dewan Syura Dunia tersebut dinaikkan kelasnya menjadi "World Consultative Assembly", bukan hanya pada negara-negara Islam saja.
“Ruang lingkupnya diperluas untuk menghimpun MPR dari negara-negara Islam dan negara-negara lainnya yang memiliki penduduk beragama Islam. Tujuannya agar terjadi kolaborasi yang baik dari negara maju dan berkembang untuk menyelesaikan masalah perdamaian global,” ujarnya.
Syarief yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga mendorong agar "World Consultative Assembly" diisi negara dengan sistem parlemen satu kamar (unikameral) maupun sistem parlemen dua kamar (bikameral).
Langkah itu, menurut dia, untuk penyelesaian berbagai masalah perdamaian, lingkungan global yang menuntut partisipasi semua negara dengan lintas sektor, lembaga, dan sistem pemerintahan.
Baca juga: Indonesia dorong partisipasi komponen sipil jaga perdamaian dunia
“Di sinilah urgensi perlunya 'World Consultative Assembly' didorong untuk lebih majemuk dan bersama-sama agar dapat menyelesaikan masalah yang juga majemuk,” ujarnya.
Apalagi, menurut dia, berbagai masalah global saat ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh komunitas kecil atau beberapa negara saja mulai dari masalah perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan.
Dia mengatakan berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius bersama-sama dengan melibatkan negara maju dan berkembang dengan berbagai sistem parlemennya masing-masing.
“Ini prinsip Pancasila yang tertuang pada sila keempat yang harus dibangun MPR RI melalui 'World Consultative Assembly'. Sebuah prinsip untuk menyelesaikan masalah bersama lewat musyawarah sebagai masyarakat dunia,” katanya.
Baca juga: Menlu: perdamaian dunia harus dibangun, rawat dan jaga
Menurut dia, setiap negara diberikan ruang untuk saling bantu membantu dalam mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja terlebih jika masalah tersebut menjadi masalah global.
Syarief menilai kehadiran Majelis Permusyawaratan Dunia atau "World Consultative Assembly" akan melengkapi dan menguatkan peran Indonesia di berbagai organisasi dunia seperti PBB, OKI, dan Liga Muslim Dunia.
“Keberadaan 'World Consultative Assembly' harus didorong agar lebih mendunia dan Indonesia yang menjadi penggagas utama Majelis Permusyawaratan Dunia ini akan menguatkan peran sentral Indonesia dalam menggagas berbagai organisasi dunia dan gerakan internasional,” katanya.
Syarief menjelaskan pendahulu bangsa Indonesia pernah menggagas ASEAN, Gerakan Non-Blok, sampai yang fenomenal yakni Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu saat ini waktunya menggagas kembali organisasi internasional yang lebih luas cakupannya, lebih inklusif, dan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah global.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
