KKP kaji regulasi guna genjot produksi ikan kobia

KKP kaji regulasi guna genjot produksi ikan kobia

Dokumentasi - Seorang pekerja memberi pakan ikan budidaya laut di keramba apung moderen di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (30/5/2013). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/mes/aa.

Ada 29 regulasi yang sudah dan sedang kita 'review'
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji sejumlah regulasi guna menggenjot produksi komoditas perikanan ikan kobia, yang diharapkan bakal meningkat  untuk pasokan domestik maupun pasar ekspor.

"Ada 29 regulasi yang sudah dan sedang kita review, ini tentu untuk memastikan agar masyarakat merasa aman dalam berusaha tanpa terkungkung oleh aturan aturan yang memberatkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: KKP sukses panen ikan King Kobia di Desa Duren Lampung

Menurut dia, KKP tengah mempersiapkan upaya-upaya untuk mempercepat pengembangan budi daya ikan kobia di masyarakat.

Untuk merealisasikan hal tersebut, tahun ini KKP berencana mengembangkan komoditas baru ini di tiga wilayah yakni Kepulauan Seribu, Lampung, dan Kepulauan Riau.

Edhy dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa budi daya laut memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga diharapkan komoditas ikan kobia dapat dikembangkan untuk mendorong kontribusi bagi ekonomi masyarakat dan devisa ekspor.

"Ikan kobia dengan berbagai keunggulannya punya potensi besar untuk dikembangkan. KKP tentu akan berupaya untuk mendorong ini termasuk bagaimana membangun pasarnya. Saya berharap nanti budi daya ikan kobia ini juga memberikan multiplier effect terhadap bisnis ikutan yang bisa berkembang di masyarakat mulai perbenihan, sarana prasarana produksi dan usaha lainnya," katanya.

Menteri Edhy juga menegaskan komitmen KKP untuk memberikan kemudahan akses guna menumbuhkembangkan usaha di bidang perikanan budi daya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan pengembangan budi daya laut harus melakukan transformasi ke arah pengelolaan yang berbasis WPP (wilayah pengelolaan perikanan).

Menurut Slamet, pengelolaan berbasis WPP akan memungkinkan pemanfaatan potensi yang lebih terukur, terintegrasi dan adanya penguatan kelembagaan yang kuat.

Slamet juga menyampaikan saat ini KKP tengah melakukan pemetaan target kawasan pengembangan kobia dan juga action plan (rencana aksi) dalam jangka pendek.

Sementara itu, pelaku usaha CEO Sillyfish Indonesia Rika Puspita menyatakan bahwa upaya yang dilakukannya yakni melakukan branding premium pada produk olahan ikan kobia dan membangun jaring pasar di luar negeri.

Rita juga memproyeksikan pasar produk ikan kobia akan terus naik seiring meningkatnya preferensi konsumen.

"Kita ingin kobia ini tetap premium, sehingga nilai tambahnya juga bisa lebih besar dirasakan pembudi daya. Keunggulan yang menonjol kobia hasil budi daya ini yakni tidak bau amis, daging putih dan rendah kadar histamin. Ini yang akan terus kita kampanyekan," tegasnya.

Baca juga: KKP: Indonesia konsumsi sekitar 13 juta ton ikan/tahun
Baca juga: KKP dorong semakin banyak perusahaan ekspor ikan kerapu

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri KP pesan agar lulusan SUPM berdayakan laut Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar