Doni Monardo: Saran WHO untuk COVID-19 disesuaikan kondisi Indonesia

Doni Monardo: Saran WHO untuk COVID-19 disesuaikan kondisi Indonesia

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo di sela menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 dengan Forkopimda Jatim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (24/06/2020) petang. (FOTO ANTARA/Humas Pemprov Jatim/FA)

Beberapa waktu lalu WHO mengatakan bahwa mereka yang tidak bergejala kecil kemungkinan melakukan penularan, tapi faktanya di negara kita lebih dari 70 persen, bahkan beberapa daerah ada yang mendekati 90 persen mereka yang tidak ada gejala positif CO
Jakarta (ANTARA) - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 pusat sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan tidak semua rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sehingga tidak langsung dikerjakan oleh pemerintah.

"Sejumlah pemberitahuan dari WHO perlu kita lakukan kajian sesuai dengan kondisi di negara kita. Beberapa waktu lalu WHO mengatakan bahwa mereka yang tidak bergejala kecil kemungkinan melakukan penularan, tapi faktanya di negara kita lebih dari 70 persen, bahkan beberapa daerah ada yang mendekati 90 persen mereka yang tidak ada gejala positif COVID-19," katanya di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dari laman resmi WHO disebutkan kriteria yang diperbarui itu mencerminkan sejumlah temuan baru-baru ini bahwa pasien yang gejalanya telah sembuh mungkin masih menunjukkan hasil positif saat dites usap (swab) selama beberapa minggu.

Di antaranya, pasien dengan gejala: 10 hari setelah menunjukkan gejala, ditambah minimal tiga hari tanpa gejala (termasuk demam dan gejala pernapasan) sedangkan pasien tanpa gejala: 10 hari setelah dites positif untuk COVID-19.

Menurut WHO, pasien COVID-19 bisa dikeluarkan dari isolasi rumah sakit (RS) tanpa memerlukan pengujian ulang dengan ketentuan tersebut.

"Apabila seseorang yang positif tidak menunjukkan gejala mungkin karena imunitas tubuh bagus, tetapi dampaknya adalah ketika berdekatan dengan  mereka yang punya komorbid, punya penyakit penyerta atau lansia, maka Orang Tanpa Gejala (OTG) tadi sangat mungkin menulari mereka yang punya komorbid dan mungkin juga mereka yang rentan, dampaknya sangat membahayakan," katanya.

Menurut dia berdasarkan data terakhir, hampir semua kasus yang menimbulkan kematian, yaitu 85 persen lebih, adalah mereka yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes, asma, TBC, kanker, dan penyakit lainnya.

"Kelompok rentan ini agar berhati-hati untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Demikian juga para pimpinan atau pejabat agar bisa mengetahui karyawannya, anak buahnya, yang punya potensi penyakit-penyakit tertentu untuk tidak diberikan kesempatan dulu ke kantor. Cukup bekerja dari rumah untuk mengurangi risiko masyarakat yang punya komorbid ini," tambah Doni.

Terkait langkah-langkah terobosan yang akan dilakukan, ia mengatakan Gugus Tugas provinsi, kabupaten dan kota, pimpinan daerah seluruhnya harus meningkatkan kedisiplinan, terutama kampanye penggunaan masker.

"Bapak Presiden saat kunjungan ke Jawa Timur menugaskan Gugus Tugas dan Kemenkes untuk memroduksi lebih banyak masker dan dibagikan kepada masyarakat. Apabila di tiap posko unsur bisa lengkap dan semua bisa memberikan dukungan, ini bisa membantu sehingga masyarakat bisa mematuhi imbauan yang disampaikan, sekali lagi penggunaan bahasa daerah dan istilah yang tepat sangat diperlukan sekali," katanya.

Selain itu GTPP COVID-19 pusat juga akan menambah distribusi mesin polymerase chain reaction (PCR) yang totalnya berjumlah 222 mesin di seluruh daerah.

"Memang belum merata di seluruh kabupaten kota atau di tingkat provinsi, tapi paling tidak hampir semua provinsi telah memiliki kemampuan memeriksa spesimen sehingga tidak perlu lagi ada satu provinsi yang mengirimkan ke provinsi lainnya," katanya.

Selanjutnya tenaga kesehatan juga sudah dihimpun untuk didistribusikan membantu Jawa Timur dan beberapa daerah lain yang masih memerlukan tenaga tambahan dokter.

"Demikian juga ventilator dan beberapa perlengkapan lain yang dibutuhkan. Dalam waktu dekat ini kebutuhan dari tiap daerah, 57 kabupaten kota risiko tinggi akan segera kita berikan dukungan," kata Doni Monardo.

Hingga Minggu (28/6) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 54.010 orang dengan 22.936 orang dinyatakan sembuh dan 2.754 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 14.712 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 47.658 orang dengan total spesimen yang diuji sudah sebanyak 456.636.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu Jawa Timur (11.178), DKI Jakarta (10.994), Sulawesi Selatan (4.615), Jawa Tengah (3.294), Jawa Barat (3.064), Kalimantan Selatan (2.930), Sumatera Selatan (1.950), Papua (1.670), Sumatera Utara (1.447), Banten (1.432), Bali (1.369), Nusa Tenggara Barat (1.163), Sulawesi Utara (1.039), Kalimantan Tengah (822).

Baca juga: Resolusi disahkan WHO, Indonesia dukung evaluasi penanganan COVID-19

Baca juga: WHO: Kasus corona di seluruh dunia tembus 7,2 juta lebih

Baca juga: Indonesia dukung evaluasi penanganan COVID-19 oleh WHO

Baca juga: WHO: Pandemi belum berakhir karena kasus harian capai rekor tertinggi


 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mendongkrak roda ekonomi masyarakat dengan tanaman toga

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar