Presiden minta pimpinan daerah atur "gas dan rem" penanganan COVID-19

Presiden minta pimpinan daerah atur "gas dan rem" penanganan COVID-19

Sejumlah karyawan Hotel Amarelo Solo bekerja bakti membersihkan Museum Radya Pustaka, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/6/2020). ANTARA FOTO/Maulana Surya/pras.

Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tetapi COVID-nya juga naik.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran pimpinan daerah betul-betul mengatur "gas dan rem" atau laju dan henti penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing berdasarkan tahapan dan indikator yang ada.

Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa.

"Saya harapkan bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian gas dan remnya itu betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tetapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan," ujar Presiden dalam arahannya sebagaimana disaksikan melalui video conference di Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan bahwa pengendalian COVID-19 harus seiring dengan perekonomian yang tidak terganggu meskipun hal tersebut tidak mudah.

Baca juga: Presiden: Jangan paksakan normal baru bila data tidak mendukung

Baca juga: Presiden tekankan strategi intervensi berbasis lokal paling efektif

Baca juga: Presiden tinjau Posko COVID-19 Jateng dan program padat karya


"Ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya global, dunia, sudah masuk ke yang namanya resesi," ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan pada tahun ini Singapura diprediksi mengalami minus ekonomi 6,8 persen, Amerika -9,7 persen, Inggris -15,4 persen, Jerman -11,2 persen, Prancis -17,2 persen, dan Jepang -8,3 persen.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan Indonesia harus bisa mengatur dan mengelola laju dan henti antara COVID-19 atau kesehatan dan ekonomi.

Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, melainkan jajaran forkominda, TNI/Polri, dan seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga supaya bisa berjalan dengan baik.

"Oleh sebab itu, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar," kata Presiden.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi V : Reshuffle seharusnya mengacu pada kinerja menteri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar