KADIN: Lulusan pendidikan vokasi harus bisa jadi bagian dari industri

KADIN: Lulusan pendidikan vokasi harus bisa jadi bagian dari industri

Pelajar memasak ketika mengikuti mata pelajaran praktik kejuruan dalam pelaksanaan persiapan tatanan normal baru di SMK Jayawisata 2, Jakarta, Rabu (24/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan Ketenagakerjaan KADIN Miftahudin mengatakan lulusan pendidikan vokasi, terutama SMK harus bisa menjadi bagian dari industri.

"Kita ingin agar anak-anak SMK begitu lulus harus bisa menjadi bagian dari industri. Jadi mereka selama magang atau praktik kerja industri tidak disuruh bikin teh atau kopi, atau fotokopi materi," ujar Miftahudin dalam peluncuran program "upskilling" dan "reskilling" guru SMK di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan selama magang di industri, siswa tersebut hendaknya dikenalkan dengan ekosistem yang ada di industri. Oleh karena itu kemitraan antara SMK dan industri harus yang bersifat simbiosis mutualisme.

"Jadi itu sebetulnya, yang selama ini dicari oleh industri itu adalah kemampuan untuk belajar, yang selama ini tidak ada di kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah juga tidak melibatkan industri," kata dia lagi.

Baca juga: Kemendikbud luncurkan upskilling dan reskilling bagi 2.160 guru SMK

Baca juga: Lulusan SMK cepat bekerja dengan program "pernikahan massal"


Selain itu, untuk mendukung semangat pembelajaran sepanjang hayat maka perlu adanya ekosistem mendukung baik di industri maupun di sekolah.

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbud, Ahmad Saufi, mengatakan akan mencari solusi permasalahan yang ada sehingga kerja sama yang dihasilkan saling menguntungkan.

Kemendikbud meluncurkan program peningkatan kemampuan dan peningkatan kemampuan baru guru SMK.

Kemendikbud juga meluncurkan bantuan pemerintah ke SMK, yakni meliputi fasilitasi pembentukan pusat karir siswa/bursa kerja khusus (BKK) SMK untuk 80 SMK, fasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan DUDI bagi 60 SMK, fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi (TUK) SMK berstandar industri bagi 100 SMK.

Dia menambahkan bahwa setiap program yang dikeluarkan harus selaras dengan tujuan pernikahan massal pendidikan vokasi dengan DUDI.

"Setiap program bagi SMK dipastikan pola pikir SDM-nya sudah berubah menjadi terbuka, bukan lagi SMK yang kaku. Dengan begitu, 'pernikahan massal' ini akan berlangsung dengan baik," kata Saufi.*

Baca juga: Mendikbud: "Pernikahan massal" SMK dan industri saling menguntungkan

Baca juga: Dirjen ingatkan siswa agar SMK jangan jadi pilihan kedua

Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemendikbud tegaskan program Guru Penggerak tidak hanya untuk sekolah negeri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar