APJATI Jatim dukung hanguskan praktik penempatan buruh migran ilegal

APJATI Jatim dukung hanguskan praktik penempatan buruh migran ilegal

Dokumentasi - Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah diangkut menggunakan truk tahanan imigrasi Malaysia saat tiba di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa (8/12/2015). ANTARA FOTO/Yohanes Kurnia Irawan/jhw/ama/aa.

Kediri (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Jawa Timur, mendukung langkah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk ikut menghanguskan praktik penempatan buruh migran yang ilegal.

"Saya sangat mendukung penuh langkah Kepala BP2MI dengan upaya yang gigih memberangus praktik-praktik penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau ilegal," katanya dalam rilisnya  diterima di Kediri, Selasa.

Pihaknya juga menyambut baik terhadap rencana pemerintah untuk penempatan PMI informal secara gratis. Dengan itu, artinya tidak ada biaya di depan atau potongan gaji sepeserpun kepada pekerja migran tersebut.

Baca juga: Presiden: Kepulangan buruh migran dan ABK diantisipasi ketat

Ia juga menambahkan mafia penempatan pekerja migran selama ini menjadi beban negara dan merugikan nasib PMI di luar negeri tempat bekerja. Bahkan, hal itu juga menjadi beban negara.

Selama ini, tidak sedikit uang negara digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus PMI seperti tidak dibayar gaji, mengalami penganiayaan dan hak-haknya tidak dipenuhi karena tidak memiliki perjanjian kerja, karena diberangkatkan tanpa prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu juga merugikan nasib pekerja migran di luar negeri. Mereka tidak terlindungi hak dan kewajibannya serta keselamatannya dikarenakan diberangkatkan secara nonprosedural. Bahkan tidak sedikit PMI yang dijadikan pemerasan dengan cara memotong gaji selama bekerja di luar negeri yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

Ia juga keberatan terhadap polemik sekumpulan orang yang mengatasnamakan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan harus segera dihentikan.

Pihaknya juga berharap, keinginan baik pemerintah tersebut jangan sampai ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena bisa melakukan penempatan PMI tidak mengikuti peraturan pemerintah.

Baca juga: Dideportasi dari Sabah, dua buruh migran Indonesia reaktif COVID-19

"Hal ini adalah momentum yang terbaik buat kami pengurus APJATI Jawa Timur bahkan buat calon PMI untuk mendukung program pemerintah tersebut. Kan yang di untungkan PMI itu sendiri," kata dia.

Ia juga mengimbau, di tengah-tengah pandemi COVID-19, agar tidak melakukan hal-hal yang memperburuk lagi keadaan.

"Saat ini banyak masyarakat yang sedang susah bahkan calon PMI dan keluarganya. Kami berharap beri solusi yang baik kepada pemerintah untuk mewujudkan tata kelola penempatan PMI yang baik serta solusi yang baik terhadap calon PMI dan keluarganya yang sedang kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19," kata dia. (*)

Baca juga: Usul KNPI Malaysia: Fasilitasi BMI ilegal periksa COVID-19
Baca juga: Komnas HAM: Perlu pendekatan berlapis untuk masalah pekerja migran

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Malaysia deportasi 242 Pekerja Migran Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar