Bogor (ANTARA News) - Ketua DPP PAN Patrialis Akbar  berpeluang menduduki posisi Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II."Presiden Yudhoyono memberikan beberapa arahan dan amanat yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan lima tahun depan, yaitu banyaknya masalah hukum di negara kita," kata Patrialis, Minggu.

Hal itu dikatakannya usai menjalani uji kelayakan sebagai menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres terpilih Boediono di kediaman Cikeas.

Menurut Patrialis, Presiden dalam wawancara itu menjelaskan soal hukum, budaya hukum dan undang-undang yang tumpang tindih, yang harus segera diselesaikan.

"Persoalan hukum harus segera diselesaikan karena hukum adalah primadona demokrasi negara kita," katanya.Presiden lanjut Patrialis, menilai harus ada percepatan dalam penyiapan RUU yang diajukan pemerintah dan DPR.

"Perlu harmonisasi dengan Sesneg dan departemen terkait agar UU selesai dan tidak menimbulkan masalah," katanya.

Selain itu, lanjut Patrialis, Presiden juga mengharapkan penegakan dan perlindungan HAM harus dilakukan sungguh-sungguh, karena sebuah negara demokrasi sangat menjamin penegakan HAM.

"Koordinasi dengan Komnas HAM jangan jauh atau ada jarak dan juga dengan LSM-LSM HAM," katanya.

Presiden, kata Patrialis juga mengatakan akan segera melakukan diskusi dengan teman-teman dari Komnas HAM.

Sejumlah calon menteri sudah dipanggil Presiden Yudhoyono pada Minggu ini, yaitu Menteri PU Djoko Kirmanto, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Ekonomi Darwin Zahedy Saleh, Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Gusti Muhammad Hatta, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PKS Suharna Surapranata dan Ketua Kowani Linda Agum Gumelar.

Beberapa calon lain juga sudah dan sedang menjalani uji kelaykan seperti Dokter Nila Djuwita Moeloek, Komisaris Pertamina Gita Wirjawan, Sekjen PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Sekjen PKB Helmy Faisal Zaini.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009