Pemerintah revisi APBN 2020, belanja negara jadi Rp2.739,16 triliun

Pemerintah revisi APBN 2020, belanja negara jadi Rp2.739,16 triliun

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman (kiri) saat bincang santai bersama Antara TV di Kantor Redaksi LKBN ANTARA, Wisma Antara, Jakarta, Selasa (9/6/2020). ANTARA/Zuhdiar Laeis/am.

Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dipengaruhi COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2020 sebagai revisi atas Perpres 54/2020 mengenai belanja dan pendapatan negara, guna mendukung terobosan kebijakan fiskal dan mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

"Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dipengaruhi COVID-19 dan mencerminkan fleksibilitas dan adaptivitas kebijakan ekonomi, serta kebijakan kesehatan pemerintahan demi menghadapi pandemi tersebut," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis dilansir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Sri Mulyani: Mekanisme "check and balance" keuangan RI lebih baik

Perpres 72/2020 tersebut berlaku sejak diundangkan pada 25 Juni 2020.

Dalam beleid Perpres tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 itu, pemerintah meningkatkan anggaran belanja negara menjadi Rp2.739,16 triliun.

Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.975,24 triliun, termasuk tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp358,88 triliun.

Pagu belanja negara itu juga sudah termasuk belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp763,92 triliun.

Selain merevisi anggaran belanja dalam APBN 2020, pemerintah juga merevisi anggaran pendapatan negara menjadi Rp1.699,94 triliun dan anggaran pembiayaan menjadi Rp1.039,21 triliun.

Fadjroel mengatakan kebijakan pemerintah yang fleksibel dan adaptif dilakukan dengan memperhatikan dinamika penanganan COVID-19 di masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat terutama dari sisi suplai dan permintaan (konsumsi).

Pemerintah juga, kata Fadjroel, berkomitmen dan berupaya keras mempercepat pelaksanaan, eksekusi, dan evaluasi program kebijakan penanganan COVID-19, kebijakan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan terkait kondisi menghadapi pandemi yang sudah berjalan, secara beriringan.

Baca juga: Pemerintah pastikan pengendalian risiko utang tidak ganggu APBN
Baca juga: Menteri PUPR sebut APBN instrumen paling penting pulihkan ekonomi

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden tekankan kerja kabinetnya harus cepat dan berhasil nyata

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar