Pakar: Ada komunikasi yang salah ketika masyarakat tolak tes COVID-19

Pakar: Ada komunikasi yang salah ketika masyarakat tolak tes COVID-19

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing (ANTARA/Istimewa)

Yang gagal adalah tim komunikasi manajemen pemerintah
Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sesuatu atau komunikasi yang salah dari tim komunikasi pemerintah ketika menyampaikan bahaya COVID-19 sehingga terjadi penolakan tes bahkan pengambilan paksa jenazah terpapar virus tersebut.

"Saya katakan ada yang salah sebagai seorang komunikolog, saya akan bertanggung jawab secara akademik," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Seharusnya, ujar dia, tes cepat yang dilakukan pemerintah membawa dampak positif bagi masyarakat namun karena adanya kesalahan tadi mengakibatkan terjadinya penolakan. "Yang gagal adalah tim komunikasi manajemen pemerintah," katanya.

Ia mengakui dari kritik yang dilontarkannya bakal ada pihak yang kurang berkenan menerima. Namun, karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia maka perlu disampaikan kepada pemerintah.

Baca juga: Warga Kedak Kabupaten Kediri tolak rapid test

Baca juga: Seorang PDP di Pulang Pisau sempat tolak "rapid test"


Selain itu, Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner juga menyinggung seharusnya penanganan komunikasi terkait COVID-19 adalah komunikasi utuh bukan tunggal seperti yang diterapkan saat ini.

"Artinya bisa berpendapat yang satu dengan yang lain tetapi masih dalam kerangka satu kesatuan," kata Emrus.

Sebagai contoh Presiden mengatakan narasi besar tentang sebuah program atau gagasan. Setelah itu harus ada narasi integratif atau pesan-pesan yang terkait antarkementerian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Juru Bicara Presiden.

Kemudian, setelah itu baru masuk ke narasi spesifik atau teknis yang dapat disampaikan kepala biro komunikasi di masing-masing kementerian, ujarnya.

"Contoh protokol kesehatan di dalam bus disampaikan oleh Menteri Perhubungan atau biro komunikasinya," katanya.

Baca juga: Marak tolak rapid tes di Makassar LPM diminta berkontribusi

Baca juga: Warga tolak "rapid test", Makassar butuhkan edukasi massif COVID-19

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Effendi Gazali nilai momentum revisi UU KPK kurang tepat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar