Ketua MPR: Pancasila tidak sepatutnya diatur dalam UU

Ketua MPR: Pancasila tidak sepatutnya diatur dalam UU

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno bersama para purnawirawan TNI-Polri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. (ANTARA/Imam B)

Pimpinan MPR satu pandangan dengan para tokoh senior purnawirawan TNI-Polri bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam UU
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan setuju dengan pendapat para tokoh senior purnawirawan TNI-Polri bahwa tidak sepatutnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, masuk dan diatur dalam sebuah Undang-Undang.

"Pimpinan MPR satu pandangan dengan para tokoh senior purnawirawan TNI-Polri bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam UU," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai menerima kunjungan Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno dan para purnawirawan TNI-Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengaku setuju dengan usulan purnawirawan TNI-Polri apabila RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Menurut dia, MPR mendukung usulan tersebut sehingga hanya mengatur teknis pembinaan ideologi Pancasila karena merupakan hal yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.

Baca juga: MPR: Santri harus tunjukkan peran lawan COVID-19
Baca juga: Hari Bhayangkara, MPR dorong Polri kedepankan pendekatan humanisme
Baca juga: Anggota MPR sosialisasikan empat pilar perkuat pertahankan Pancasila


"Kedepan diharapkan pembinaan ideologi Pancasila bisa simultan. Tugas kami sebagai bangsa memberi (pemahaman) budi pekerti dan kesadaran dalam bernegara Pancasila, sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI-Polri," ujarnya.

Sebelumnya, usai bertemu Pimpinan MPR, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri menyatakan mendukung perubahan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan berharap segera disahkan menjadi UU.

"Kedatangan kami ke sini untuk memberikan saran dan pandangan bahwa UU itu diharapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judul maupun isinya," kata Try Sutrisno.

Dia menjelaskan kalau RUU tersebut bernama HIP maka akan menimbulkan kontroversi karena seharusnya Pancasila sebagai fundamental negara ada diatas.​​​​​​

Try khawatir kalau penamaannya Haluan Pancasila bisa menimbulkan berbagai tafsir karena seharusnya Pancasila tidak sepatutnya diatur melalui UU.

"Kalau rencana diubah menjadi RUU PIP, yang dibina adalah mempraktekkan dan menjabarkan Pancasila dalam tingkah laku sehari-hari untuk menjadi tuntunan tingkah laku bagi warga negara," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu di antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, dan Arsul Sani.

Baca juga: Ketua MPR: Perlu gandeng BPK cegah korupsi dana COVID-19
Baca juga: Syarief Hasan: Perkuat Bakamla jaga laut Indonesia


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wakil Ketua MPR RI ajak saling peduli di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar