APINDO tekankan pentingnya tumbuhkan permintaan di masyarakat

APINDO tekankan pentingnya tumbuhkan permintaan di masyarakat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani memberikan paparan saat jumpa pers usai rapat dengan OJK di Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA/Citro Atmoko/pri.

Pada saat ini yang paling krusial adalah bagaimana kita menumbuhkan demand
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menekankan pentingnya menumbuhkan permintaan di masyarakat agar kegiatan ekonomi domestik semakin menggeliat di masa pandemi.

"Pada saat ini yang paling krusial adalah bagaimana kita menumbuhkan demand. Berapapun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak maka situasinya menjadi lebih sulit," ujar Hariyadi saat jumpa pers usai rapat dengan OJK di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan masyarakat seharusnya dapat mulai beraktivitas dalam ranah normal baru karena pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan aplikasi "Peduli Lindungi".

Baca juga: Apindo: Barang pokok dan makanan praktis bantu peningkatan omset UMKM

Aplikasi tersebut sangat penting untuk menjaga kontrol terhadap penularan COVID-19, sehingga masyarakat yang sakit bisa disembuhkan dan yang sehat tetap bisa beraktivitas, agar roda ekonomi tetap berputar dengan optimal.

"Padahal ini berguna. Tapi expose-nya kurang baik hingga masyarakat tidak tahu. Ini penting, masyarakat perlu tahu," katanya.

Terkait restrukturisasi kredit oleh perbankan akibat pandemi, Hariyadi menilai di lapangan memang masih ada beberapa kendala, terutama sebagian dari bank menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan.

Apindo juga meminta perpanjangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

"Beberapa sektor dalam waktu satu tahun belum cukup untuk pulih dari kondisi sekarang, sehingga jika memungkinkan aplikasi POJK 11 diperpanjang. Ada dua masalah yakni bank yang mengalami masalah pencadangan dan debitur yang mengalami masalah karena biayanya menjadi lebih tinggi," kata Hariyadi.

Baca juga: Apindo: Inovasi jadi kunci industri bertahan di masa pandemi

Terakhir, Hariyadi juga mengomentari soal penempatan dana Rp30 triliun oleh pemerintah ke bank Himbara.

"Masalah modal kerja dialokasikan belum jelas. Yang kami tanyakan Rp30 triliun yang dieksekusi pemerintah itu untuk UMKM. Padahal korporasi selain UMKM yang diperlukan juga cukup besar," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming, POJK 11 sangat berguna dalam kondisi sulit seperti saat ini.

Ia pun mengingatkan, jangan sampai keputusan OJK tidak disertai dengan koordinasi antar lembaga yang justru kurang baik. HIPMI menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar aturan yang dihasilkan selaras.

"Masalahnya kadang antar instansi itu sulit koordinasi dan saling gesek menggesek. Sesuai perintah presiden, kita harus saling koordinasi. Bisa OJK mengundang kami atau kami akan mengundang para pemangku kepentingan lain untuk berkoordinasi lebih lanjut," ujar Mardani.

Baca juga: Hipmi sebut hanya 20 persen anggota yang dapat relaksasi bank

Baca juga: HIPMI : Pemuda Indonesia yang jadi pengusaha hanya tiga persen

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

APINDO berharap fleksibilitas bayar THR hingga akhir tahun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar