Kemenkeu ungkap penyebab serapan anggaran kesehatan COVID tak maksimal

Kemenkeu ungkap penyebab serapan anggaran kesehatan COVID tak maksimal

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. ANTARA/Sella Panduarsa Gareta/am.

Ini masalah administrasi yang menurut kami bisa dikerjakan dan dipercepat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama kementerian/lembaga terkait untuk mendorong penyerapan anggaran bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi COVID-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan tidak maksimal karena terdapat kendala dalam proses administrasi.

“Ini masalah administrasi yang menurut kami bisa dikerjakan dan dipercepat. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang lebih baik maka minggu-minggu ke depan kita lihat realisasi yang lebih bagus,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Febrio menuturkan posisi Kemenkeu dalam hal ini adalah bertugas sebagai koordinator pembuatan program dari K/L terkait dan menyiapkan anggaran.

“Ketika budget nya sudah disiapkan pagunya maka K/L terkait lah yang akan melakukan pelaksanaannya secara teknis di lapangan,” ujarnya.

Ia mengatakan realisasi di lapangan sangat bergantung pada efektivitas dari pelaksanaan teknis oleh K/L terkait sehingga Kemenkeu dapat membantu dari sisi memastikan anggaran siap untuk digunakan.

“Kemenkeu stand ready dengan budget dan permintaan DIPA,” katanya.

Baca juga: Menkeu: Belanja kesehatan penanganan COVID-19 tidak hanya di Kemenkes

Baca juga: Sri Mulyani sebut penyerapan anggaran kesehatan capai 4,68 persen


Sementara itu Febrio menyatakan dengan peningkatan koordinasi dan sinergi maka Kemenkeu berusaha memberikan saran kepada Kementerian Kesehatan agar proses dan prosedur dapat lebih disederhanakan.

Ia mencontohkan saran yang diberikan Kemenkeu yaitu agar metode verifikasi data tidak terlalu rumit, namun tetap dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Ia menyatakan prosedur verifikasi data yang terlalu rumit akan membuat pencairan dana lebih lama terutama untuk rumah sakit di daerah sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

“Rumah sakit di daerah itu sering datanya masuknya ke pusat lalu diverifikasi oleh dua Eselon I yang berbeda di Kemenkes. Kalau datanya tidak cocok dikembalikan lagi ke RS daerah. Itu yang terjadi dua bulan terakhir,” tegasnya.

Baca juga: Presiden minta daerah percepat pengucuran dana kesehatan dan bansos

Febrio berharap peningkatan koordinasi tersebut dapat mempercepat pencairan anggaran, termasuk untuk insentif dan pemberian santunan kepada tenaga kesehatan yang meninggal.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mengatakan realisasi penyerapan anggaran bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun per 24 Juni 2020.

Kunta menuturkan penyerapan anggaran kesehatan yang belum maksimal terjadi karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.

Ia merinci untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 telah terealisasi sebanyak 62,5 persen dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.

“Insentif tenaga medis mencapai 21.080 nakes atau 11,82 persen terutama di rs yang khusus menangani COVID-19,” ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Presiden sampaikan ada masalah distribusi anggaran Kemenkes



 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemenkes pangkas proses verifikasi tenaga kesehatan demi penyerapan anggaran COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar