Sudah sepantasnya jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tantangan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan baru untuk menyejahterakan penduduk wilayah pesisir yang mayoritas adalah nelayan kecil.
Data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), kurang dari lima persen nelayan di tanah air memiliki kapal di atas 100 Gross Ton (GT). Sementara jumlah nelayan yang memiliki perahu yang tidak bermotor mencapai lebih dari 60 persen.
Fadel Muhammad, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara, 57 tahun lalu ini, menjadi satu dari tiga kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang terpilih mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 di Cikeas, Bogor, Senin (19/10), mendapatkan tantangan untuk itu.
Ia mengaku diberi arahan oleh Presiden untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan kaum nelayan. Selain itu, Fadel juga diminta untuk memperhatikan sumber daya alam yang tersedia, demi kemajuan daerah pesisir dan terbelakang.
"Hal yang pokok adalah supaya bagaimana terutama rakyat kecil di pesisir dan nelayan meningkat pendapatannya," ujar dia.
Kepiawaian insinyur teknik fisika lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dalam membuat program pertanian, kelautan dan perikanan selama menjabat sebagai Gubernur Gorontalo menjadi alasan bagi Presiden untuk menugaskan dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2014.
Pria yang juga dikenal sebagai salah seorang pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menilai bahwa produksi perikanan di tanah air masih sangat rendah.
Karena itu, jika ia mendapat kepercayaan untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan selama lima tahun ke depan, maka pria yang memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara dengan predikat Cum Laude dari Universitas Gadjah Mada ini mengatakan dirinya akan berupaya meningkatkan produksi perikanan dengan menciptakan berbagai inovasi baru.
Saat ditanyakan perihal peluang kewirausahaan di bidang kelautan dan perikanan, pria yang telah mengantongi sedikitnya 34 penghargaan selama dua periode menjabat menjadi Gubernur Gorontalo ini mengatakan peluangnya sangat besar.
Gorontalo, provinsi yang telah ia pimpin selama kurang lebih delapan tahun, menjadi contoh nyata dari perjuangnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan dari 23.000 ton menjadi 100.000 ton per tahun.
Tantangan yang diterima Fadel semakin semakin lengkap, saat orang nomor satu di negeri ini memintanya untuk mampu menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara maritim yang besar.
"Bagaimanapun juga perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan angkatan laut, dan perhubungan agar penugasan saya berhasil dan jelas di masa datang," kata Fadel.
Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia berdasarkan catatan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mencapai 17.480 pulau, 92 di antaranya adalah pulau-pulau terluar. Satu di antaranya --Sebatik-- berbatasan langsung dengan negara lain, yakni Malaysia.
Hingga saat ini, baru 4.981 pulau milik Indonesia yang tercatat dalam "United Nations Group of Experts on Geographical Names/UNGEGN) pada 2007. Pemerintah menargetkan jumlah pulau yang terdaftar bertambah menjadi 11.000 pada 2012, dan selesai seluruhnya pada 2017.
Pro Dan Kontra
Terpilihnya pria bernama lengkap Fadel Muhammad Al-Haddar sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan putra Papua Freddy Numberi mendapat dukungan sekaligus tentangan.
Pengamat dari Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana berpendapat, penunjukan penerima anugerah Piala Abadi untuk Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2004-2006 ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan akan lebih baik dibanding pendahulunya Freddy Numberi.
"Bisa lebih baik dibanding yang sebelumnya, karena dia punya pengalaman dalam membangun kelautan di kawasan timur khususnya di Teluk Tomini," ujar Suhana.
Suhana juga mengharapkan agar Ketua Dewan Jagung sejak tahun 2004 ini dapat meningkatkan akses masyarakat pesisir atas sumber daya perikanan dan industrialisasi pengolahan ikan.
Ia juga berharap Fadel sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih untuk periode 2009-2014 tidak membuat industrialisasi penangkapan ikan.
Sementara Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik yang memang selalu bersuara keras kepada pemerintah khususnya departemen yang menaungi sektor kelautan dan perikanan, mengaku tidak terlalu puas dengan pemilihan Fadel yang berlatar belakang politisi.
Ia hanya berharap penerima "Lee Kuan Yew Fellowship Award" atas jasanya di bidang kerjasama dalam meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara ini dapat lebih mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan miskin.(*)
Oleh Oleh Virna Puspa Setyorini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
